Baru Dilantik, Tiga Anggota MKD dari Golkar Kompak Usulkan Pansus Freeport

Kompas.com - 30/11/2015, 14:33 WIB
Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (kiri-kanan) Kahar Muzakir (Golkar), Surahman Hidayat (PKS), Junimart Girsang (PDI-P), dan Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra). KOMPAS.com/IHSANUDDINPimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (kiri-kanan) Kahar Muzakir (Golkar), Surahman Hidayat (PKS), Junimart Girsang (PDI-P), dan Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga anggota Fraksi Golkar resmi dilantik menjadi anggota baru Mahkamah Kehormatan Dewan. Sesuai dilantik, ketiganya kompak mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk mengusut polemik tentang PT Freeport Indonesia.

Ketiga anggota baru MKD dari Golkar itu adalah Ridwan Bae, Kahar Muzakir, dan Adies Kadir. Mereka menggantikan Dadang S Muchtar, Hardisoesilo, dan Budi Supriyanto.

Ridwan mengusulkan agar sidang pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam renegosiasi kontrak Freeport ditunda selama pansus Freeport tersebut berjalan.

"Freeport kan sumber permasalahan. Kita bentuk Pansus Freeport sehingga itu akan terbuka semua," kata Ridwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11/2015).

Ia beralasan bahwa proses di MKD hanya menyangkut pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Adapun publik, kata dia, menginginkan kasus ini terang benderang dan semua pihak yang terlibat diungkap.

"MKD bisa melahirkan rekomendasi untuk DPR agar membentuk Pansus Freeport. Kita tunggu dulu hasil dari pansus itu," ucap Ridwan.

Ridwan mengatakan, pembentukan Pansus Freeport merupakan pandangan pribadinya, bukan instruksi dari fraksi ataupun partai. Ia akan mengusulkan hal ini dalam rapat pleno MKD, siang ini. Rapat itu mengagendakan penentuan jadwal sidang kasus Setya.

Kahar Muzakir menyambut baik usulan pembentukan pansus tersebut. Menurut dia, pembentukan pansus ini bukan untuk melindungi Setya. Ia berharap pansus itu dapat mengusut secara mendetail tentang permasalahan Freeport.

"Bagus kalau mau selidiki buka pansus. Kalau Setya Novanto salah, kita hukum," kata dia.

Sementara itu, Adies Kadir yakin bahwa pansus bisa lebih bekerja efektif mengusut keterlibatan pihak lain dalam pencatutan nama Presiden dan Wapres ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X