Kompas.com - 29/11/2015, 18:22 WIB
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai, revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya dilakukan secara terbuka.

Hal tersebut akan meminimalisasi kecemasan masyarakat akan pelemahan KPK melalui revisi undang-undang tersebut. (Baca: Sempat Ditunda, RUU KPK Kembali Jadi Prioritas?)

"Kalau prosesnya terbuka, termasuk KPK diberi peluang untuk masuk ke dalam pemerintah dan diberi ruang untuk memberikan pernyataan, bukan sebagai tim yang pasif, saya pikir kekhawatiran masyarakat bisa dikurangi," ujar Eva dalam diskusi di Jakarta, Minggu (29/11/2015).

Eva menilai, DPR dan pemerintah harus lebih akuntabel dan transparan dalam membahas revisi UU KPK.

Menurut dia, KPK juga harus dilibatkan dalam revisi UU tersebut agar pasal yang diamandemen tidak berdampak buruk bagi institusi itu.

"Ruang negosiasi masih terbuka dan biarkan masyarakat bersuara, dan KPK silakan, sebagai bagian dari pemerintah, melakukan argumen dan memberikan rekomendasi," kata Eva.

Revisi UU KPK menjadi usulan DPR yang akan dibawa ke Badan Musyawarah pada Senin (30/11/2015), dan ke Paripurna pada Selasa (1/12/2015).

Setelah disahkan di Paripurna, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Surat Presiden. Revisi ini akan mulai dibahas pada awal tahun depan karena masuk ke dalam prolegnas prioritas 2016. (Baca: ICW: Pembahasan RUU KPK Harus Dihentikan, Bukan Ditunda)

Dalam rapat itu, anggota Baleg dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, meminta KPK menjadi lembaga pertama yang diundang dalam membahas revisi ini.

Hal ini dilakukan agar tak ada kecurigaan publik bahwa DPR hendak melemahkan KPK. Usulan ini pun disambut baik Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan semua anggota yang hadir.

Dicurigai sebagai pelemahan KPK

Rencana pembahasan RUU KPK sempat menuai kontroversi. Sejumlah kalangan pun menolak pembahasan itu karena dianggap sebagai pintu masuk pelemahan KPK.

Namun, setelah lima pimpinan DPR bertemu dengan Presiden Joko Widodo, pembahasan RUU KPK disepakati untuk ditunda. (Baca: Pembahasan RUU KPK Ditunda, Ini Tanggapan Jusuf Kalla)

Meski ditunda, perbaikan undang-undang ini tak pernah dicabut dalam prolegnas lima tahunan yang ditetapkan DPR pada masa awal kerjanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Nasional
3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

Nasional
Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Nasional
Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Nasional
Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Nasional
Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Nasional
Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Nasional
93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

Nasional
Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Nasional
Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Nasional
Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Nasional
UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, 'Booster' 21,26 Persen

UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, "Booster" 21,26 Persen

Nasional
Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

Nasional
PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.