Kompas.com - 28/11/2015, 13:56 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Udara berencana membeli helikopter AgustaWestland AW-101 buatan Italia, untuk menggantikan helikopter kepresidenan jenis lama, yakni Super Puma, produksi tahun 1980.

Meski demikian, rencana pengadaan helikopter khusus Presiden dan Wakil Presiden tersebut menuai pro dan kontra. Salah satunya, sejumlah kalangan menyarankan agar Pemerintah membeli helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia.

Selain karena diproduksi di dalam negeri, buatan PT DI juga dinilai tak kalah canggih dari helikopter buatan Italia tersebut. (baca: Fadli Zon: Sebaiknya Presiden Pakai Helikopter Produksi Dalam Negeri)

Pengamat penerbangan yang juga mantan Kepala Staf TNI AU, Marsekal (Purn) Chappy Hakim, memberikan beberapa pandangannya terkait rencana pembelian helikopter kepresidenan.

Pertama, Chappy meyakini bahwa TNI AU pasti telah melakukan kajian dan memiliki pertimbangan matang sebelum membuat pilihan. (baca: Menyoal AgustaWestland AW101 Jadi Helikopter Kepresidenan RI)

"Helikopter ini akan digunakan oleh Presiden, jadi tidak masuk akal jika pembelian dilakukan dengan sembarangan," ujar Chappy kepada Kompas.com, Sabtu (28/11/2015).

Menurut Chappy, salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah keunggulan produk dan kredibilitas perusahaan pembuat helikopter. (baca: Seskab: Helikopter Presiden untuk Keamanan, Bukan Kemewahan)

Chappy menilai, PT DI belum bisa menunjukkan keduanya, sehingga pemerintah memilih untuk menggunakan produk unggulan buatan luar negeri.

Sebagai contoh, beberapa produsen pesawat komersil di dunia memiliki produk-produk unggulan yang memang diakui kemampuannya. (baca: Luhut Pastikan AgustaWestland Helikopter Terbaik untuk Presiden)

Sebut saja, Boeing, dengan produk unggulan pesawat 737, atau Airbus dengan A320 atau pesawat A380.

Sementara untuk pesawat tempur, seperti F-16 buatan General Dynamics. baca: Helikopter Baru untuk Jokowi Lebih Bagus dari Super Puma)

Sebaliknya, menurut Chappy, PT DI belum menunjukkan kredibilitasnya dalam pembuatan pesawat. Produksi pesawat belum terfokus dengan baik sehingga beberapa produk yang dihasilkan seperti pesawat CN 235 tak sesuai dengan harapan.

"Perusahaan tidak bisa disebut meyakinkan karena bisa membuat semua jenis pesawat. Harus ada satu produk unggulan yang memang diakui dan sudah teruji," kata Chappy.

Menurut Chappy, untuk menghasilkan suatu produk yang benar-benar unggul, dibutuhkan sumber daya manusia yang cakap dan dana yang sangat besar. Bahkan, perusahaan biasanya memerlukan bantuan pemerintah dalam kegiatan produksi.

Dengan demikian, menurut Chappy, pemerintah tidak dapat dipermasalahkan jika tidak membeli produk buatan dalam negeri, atau buatan PT DI.

Dalam hal ini, publik seharusnya memahami bahwa TNI AU telah membuat pertimbangan matang sebelum melakukan pembelian helikopter.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Nyatakan Siap Jembatani Komunikasi antara Zelensky dan Putin

Jokowi Nyatakan Siap Jembatani Komunikasi antara Zelensky dan Putin

Nasional
Elektabilitas Ganjar Tinggi di Kalangan Anak Muda Dinilai karena Efek Jokowi

Elektabilitas Ganjar Tinggi di Kalangan Anak Muda Dinilai karena Efek Jokowi

Nasional
Di Hadapan Putin, Jokowi: RI Tak Ada Kepentingan Apa Pun, Kecuali Ingin Perang Selesai

Di Hadapan Putin, Jokowi: RI Tak Ada Kepentingan Apa Pun, Kecuali Ingin Perang Selesai

Nasional
Bertemu Putin di Kremlin, Jokowi Ungkap 5 Poin Pembicaraan

Bertemu Putin di Kremlin, Jokowi Ungkap 5 Poin Pembicaraan

Nasional
DPR Setujui 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor MA

DPR Setujui 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor MA

Nasional
Sidang Gugatan TWK KPK, Novel Baswedan Mengaku Sempat Minta Hasil Tes tetapi Tak Dijawab

Sidang Gugatan TWK KPK, Novel Baswedan Mengaku Sempat Minta Hasil Tes tetapi Tak Dijawab

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Siap Berkoalisi dengan Siapa Saja Terkait Capres

Jubir Sebut Prabowo Siap Berkoalisi dengan Siapa Saja Terkait Capres

Nasional
BERITA FOTO: Pelukan Iriana untuk Warga Ukraina di Kyiv

BERITA FOTO: Pelukan Iriana untuk Warga Ukraina di Kyiv

Nasional
Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

Nasional
Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

Nasional
Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

Nasional
KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

Nasional
900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

Nasional
Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Nasional
Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.