Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chappy Yakin Pemerintah Tak Sembarangan Pilih AgustaWestland untuk Presiden

Kompas.com - 28/11/2015, 13:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Udara berencana membeli helikopter AgustaWestland AW-101 buatan Italia, untuk menggantikan helikopter kepresidenan jenis lama, yakni Super Puma, produksi tahun 1980.

Meski demikian, rencana pengadaan helikopter khusus Presiden dan Wakil Presiden tersebut menuai pro dan kontra. Salah satunya, sejumlah kalangan menyarankan agar Pemerintah membeli helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia.

Selain karena diproduksi di dalam negeri, buatan PT DI juga dinilai tak kalah canggih dari helikopter buatan Italia tersebut. (baca: Fadli Zon: Sebaiknya Presiden Pakai Helikopter Produksi Dalam Negeri)

Pengamat penerbangan yang juga mantan Kepala Staf TNI AU, Marsekal (Purn) Chappy Hakim, memberikan beberapa pandangannya terkait rencana pembelian helikopter kepresidenan.

Pertama, Chappy meyakini bahwa TNI AU pasti telah melakukan kajian dan memiliki pertimbangan matang sebelum membuat pilihan. (baca: Menyoal AgustaWestland AW101 Jadi Helikopter Kepresidenan RI)

"Helikopter ini akan digunakan oleh Presiden, jadi tidak masuk akal jika pembelian dilakukan dengan sembarangan," ujar Chappy kepada Kompas.com, Sabtu (28/11/2015).

Menurut Chappy, salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah keunggulan produk dan kredibilitas perusahaan pembuat helikopter. (baca: Seskab: Helikopter Presiden untuk Keamanan, Bukan Kemewahan)

Chappy menilai, PT DI belum bisa menunjukkan keduanya, sehingga pemerintah memilih untuk menggunakan produk unggulan buatan luar negeri.

Sebagai contoh, beberapa produsen pesawat komersil di dunia memiliki produk-produk unggulan yang memang diakui kemampuannya. (baca: Luhut Pastikan AgustaWestland Helikopter Terbaik untuk Presiden)

Sebut saja, Boeing, dengan produk unggulan pesawat 737, atau Airbus dengan A320 atau pesawat A380.

Sementara untuk pesawat tempur, seperti F-16 buatan General Dynamics. baca: Helikopter Baru untuk Jokowi Lebih Bagus dari Super Puma)

Sebaliknya, menurut Chappy, PT DI belum menunjukkan kredibilitasnya dalam pembuatan pesawat. Produksi pesawat belum terfokus dengan baik sehingga beberapa produk yang dihasilkan seperti pesawat CN 235 tak sesuai dengan harapan.

"Perusahaan tidak bisa disebut meyakinkan karena bisa membuat semua jenis pesawat. Harus ada satu produk unggulan yang memang diakui dan sudah teruji," kata Chappy.

Menurut Chappy, untuk menghasilkan suatu produk yang benar-benar unggul, dibutuhkan sumber daya manusia yang cakap dan dana yang sangat besar. Bahkan, perusahaan biasanya memerlukan bantuan pemerintah dalam kegiatan produksi.

Dengan demikian, menurut Chappy, pemerintah tidak dapat dipermasalahkan jika tidak membeli produk buatan dalam negeri, atau buatan PT DI.

Dalam hal ini, publik seharusnya memahami bahwa TNI AU telah membuat pertimbangan matang sebelum melakukan pembelian helikopter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com