Sekjen Kemendesa: Tahun Depan Dana Desa Jadi Rp 700 Juta

Kompas.com - 28/11/2015, 13:38 WIB
Sekretaris Jendral Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Jumat (27/11/2015), di Martapura, Kalimantan Selatan. KOMPAS.comSekretaris Jendral Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Jumat (27/11/2015), di Martapura, Kalimantan Selatan.
|
EditorLatief

 

KOMPAS.com - Tahun depan transfer daerah dan transfer dana desa naik sebesar Rp 47 triliun. Dengan adanya peningkatan itu setiap satu desa diperkirakan akan menerima bantuan dana kurang lebih Rp 700 juta.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jumat (27/11/2015), di Martapura, Kalimantan Selatan.

"Jumlahnya sampai dua kali lipat. Itu kan luar biasa. Jika ditambah ADD atau alokasi dana desa, kalau kasusnya seperti di Kabupaten Banjar, mencapai Rp 1 miliar lebih," kata Anwar.

Selain itu, ada usulan untuk merevisi tahapan pemberian dana desa. Jika sebelumnya dilakukan dalam tiga tahap, maka tahun depan akan diberikan dalam dua tahap.

"Kendalanya memang ada di peraturan pemerintah, kita harus cepat melakukan perbaikan atau amandemen," kata Anwar.

Dia menambahkan, ketika dana sudah selesai dikirimkan, selanjutnya kementerian dapat langsung membuat laporan pembangunan dan prediksi penggunaan selanjutnya. Waktu pemberian dana yang lama pun membuat implementasinya tidak efektif.

Anwar melanjutkan, jika diberikan dalam dua tahap, dana desa dapat memberi dampak lebih besar karena jumlahnya banyak. Tentunya dari segi pengawasan juga semakin mudah.

"Kami terus belajar sehingga tahun depan pengelolaan dana dan implementasinya berjalan lebih baik. Jika berhasil kita dapat menjadi contoh, dan desa menjadi lokomotif untuk membangun Indonesia," kata Anwar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X