Kompas.com - 27/11/2015, 10:43 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto, seusai bertemu Forum Pemred di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua DPR RI Setya Novanto, seusai bertemu Forum Pemred di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi di DPR merotasi anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan spesial untuk perkara pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.

Sejumlah fraksi yang mengganti anggotanya merasa perlu mengawal secara serius kasus Setya Novanto karena menyangkut pertaruhan marwah dan kehormatan DPR .

Perombakan sejumlah anggota di MKD mulai dilakukan oleh fraksi-fraksi dari partai politik pendukung pemerintah, Rabu (25/11/2015), menjelang rapat pleno yang menentukan berlanjut atau tidaknya kasus Setya Novanto ke persidangan.

Fraksi PDI-P mengganti M Prakosa dengan Henry Yosodiningrat, Fraksi Nasdem mengganti Fadholi dengan Akbar Faizal, Fraksi PAN yang baru bergabung dengan pemerintah mengganti dua anggotanya sekaligus, yaitu Hang Ali Saputra Syah Pahan digantikan Sugiman dan A Bakrie menggantikan Ahmad Riski Sadiq.

Fraksi Demokrat sebagai penyeimbang juga mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utomo. Baik PDI-P, Nasdem, PAN, maupun Demokrat beralasan anggotanya yang lama tidak bisa mengawal kasus Novanto secara aktif karena memilik kesibukan di luar.

Adapun Wakil Ketua Fraksi PDI-P Arif Wibowo mengatakan, rotasi ini merupakan hasil konsolidasi antara fraksi pendukung pemerintah, yang sepakat mengawal kasus Setya Novanto.

"PDI-P dan partai pendukung pemerintah punya tanggung jawab moral dan politik yang lebih dari yang lain, apalagi kasusnya pencatutan nama Presiden dan Wapres," kata Arif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arif menilai, konsolidasi ini penting dilakukan karena partai pendukung pemerintah khawatir ada upaya pembelokan dalam kasus Setya Novanto ini.

Kekhawatiran tersebut muncul setelah fraksi partai politik di luar koalisi pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mempermasalahkan legal standing atau kedudukan hukum Sudirman Said sebagai pelapor.

Sehari setelah rotasi yang dilakukan fraksi pendukung pemerintah, Fraksi Golkar ikut mengganti para anggotanya di MKD. Tak tanggung-tangguh, Fraksi Golkar mengganti semua anggotanya, termasuk untuk posisi pimpinan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.