Di Depan Setya Novanto, Jusuf Kalla Ingatkan Golkar soal Kejujuran

Kompas.com - 27/11/2015, 05:03 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie saat mendatangi HUT ke 51 Partai Golkar di Kantor DPP-nya, Jakarta Barat, Kamis (26/11/2015). Fabian Januarius KuwadoWakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie saat mendatangi HUT ke 51 Partai Golkar di Kantor DPP-nya, Jakarta Barat, Kamis (26/11/2015).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Partai Golkar menindak tegas siapapun kadernya yang berlaku tidak jujur.

Pesan Kalla itu disampaikan di depan para petinggi partai berlambang pohon beringin itu, termasuk sosok yang belakangan mewarnai media massa soal dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Mari kita semua, eksekutif, legislatif dan yudikatif, harus mengedepankan kejujuran," ujar Kalla saat sambutan HUT ke 51 Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (26/11/2015).

"Tanpa itu kita tidak bisa jadi teladan. Akan jadi bumerang ke kita nanti. Karena itu Golkar harus tindak tegas apabila ada ketidakjujuran. Di mana saja," lanjut Kalla.

Pantauan Kompas.com, Kalla memberikan penekanan pada saat berbicara soal itu. Para petinggi Partai Gokar, termasuk Setya Novanto dan petinggi partai politik lainnya serta para undangan diam saja mendengar pernyataan Kalla tersebut.

Kalla mengatakan, kepercayaan rakyat adalah modal sebuah partai politik. Sebabnya, Kalla melihat ada pergeseran prinsip soal apa yang disebut modal partai politik.

"Suara Golkar memang diukur dengan kursi. Tapi banyak mata melihat ke kita setiap hari. Bisa berakhir dengan air mata kita kalau tidak menjunjung kejujuran. Maka marilah kita mendahulukan kejujuran," ujar Kalla.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menyebut nama Setya Novanto sebagai pihak yang dilaporkan ke MKD. Sudirman mengatakan, politisi dan pengusaha itu minta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantahan dan Klarifikasi soal Temuan Omicron di Bekasi

Bantahan dan Klarifikasi soal Temuan Omicron di Bekasi

Nasional
Pagi Ini, Jokowi-Ma'ruf Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Pagi Ini, Jokowi-Ma'ruf Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

Nasional
Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Nasional
Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Nasional
Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Nasional
Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.