Survei ICW: Mayoritas Responden Sebut DPR Harus Dibersihkan KPK Lebih Dulu

Kompas.com - 26/11/2015, 17:21 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukan, DPR RI adalah institusi yang paling dulu harus dibersihkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun peringkat keduanya, yakni Kepolisian.

"Responden yang memilih DPR RI sebagai institusi yang harus dibersihkan KPK terlebih dulu sebanyak 34 persen," ujar Kepala Divisi Riset ICW Firdaus Ilyas saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Institusi kedua yang menurut masyarakat harus dibersihkan adalah Kepolisian. Responden yang memilih Kepolisian, yakni sebanyak 22,3 persen.

Adapun, institusi ketiga yang menurut masyarakat harus juga dibersihkan adalah pengadilan. Responden yang memilih institusi pengadilan sebanyak 12,9 persen.

Sementara institusi lainnya, berturut-turut adalah kementerian dipillih 8 persen responden, partai politik dipilih 7,8 persen, BUMN dipilih 7,3 persen dan kejaksaan dipilih oleh 4,6 persen responden.

Untuk mengerucutkan persoalan, lanjut Ilyas, peneliti tidak menanyakan apa alasan mereka memilih DPR, Kepolisian dan institusi lainnya untuk dibersihkan KPK terlebih dahulu.

Tajuk utama survei ini sendiri adalah "Pandangan Masyarakat Terhadap Keberadaan KPK dalam Pemberantasan Korupsi".

Survei ini dibuat dilatari oleh sejumlah hal. Pertama, proses seleksi calon pimpinan KPK sedang berlangsung di DPR RI. Kedua, masyarakat dianggap harus berpartisipasi dalam proses itu.

"Yang ketiga, DPR pun harus melihat apa pandangan masyarakat tentang proses seleksi calon pimpinan KPK," ujar Emerson.

Survei digelar di lima kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar. Jumlah responden adalah 1.500 orang yang berasal dari latar belakang, mulai dari wiraswasta, ibu rumah tangga, mahasiswa/pelajar, guru, pegawai negeri sipil sampai polisi dan TNI.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Nasional
Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Nasional
Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Nasional
Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Nasional
Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Nasional
Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Nasional
Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Nasional
Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Nasional
Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pemerintah Izinkan Semua RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19, IDI Singgung Soal Pembiayaan

Pemerintah Izinkan Semua RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19, IDI Singgung Soal Pembiayaan

Nasional
Satgas Minta Berbagai Pihak Fokus Turunkan Jumlah Kasus Aktif Covid-19

Satgas Minta Berbagai Pihak Fokus Turunkan Jumlah Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian Bukan Sekadar Abstrak, Ada Jiwa yang Sangat Berharga

Satgas: Angka Kematian Bukan Sekadar Abstrak, Ada Jiwa yang Sangat Berharga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X