Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkah Ada Upaya Menyuap MKD Rp 27 Miliar dalam Kasus Setya Novanto?

Kompas.com - 26/11/2015, 16:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah sorotan masyarakat tentang dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR RI Setya Novanto, muncul desas-desus tentang adanya upaya suap kepada Mahkamah Kehormatan Dewan yang tengah menangani kasus tersebut.

Seperti dikabarkan oleh Tribunnews.com, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang sempat mengatakan bahwa ada oknum yang menyiapkan uang terkait kasus tersebut.

"Siap enggak buat... 2 juta (dollar AS) sudah siap," kata Junimart menirukan ucapan oknum tersebut seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (24/11/2015).

Junimart tidak menjelaskan lebih detail tentang maksud oknum yang mendatanginya tersebut. "Gue bilang, enggak bisa gue," kata dia.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, oknum tersebut adalah salah seorang anggota DPR. Menurut oknum itu, uang tersebut juga mengalir ke tenaga ahli di MKD.

Junimart mengaku sudah mengonfirmasi hal tersebut kepada salah seorang tenaga ahli dan dibantah.

"Benar enggaknya, dia (tenaga ahli) yang tahu. Gue enggak mau tahu, tinggal cross check saja," kata dia.

Membantah

Ketika Kompas.com mengonfirmasi hal tersebut, Kamis (26/11/2015), Junimart menampik adanya oknum DPR yang menawarkan uang.

Menurut dia, memang ada sejumlah anggota DPR yang melobinya agar ia tidak bersikap terlalu keras dalam masalah ini.

"Ya, biasa, ketemu teman, 'Gimana situasi, Bang? Aman? Tolong dibantulah itu teman kita'. Saya jawab, 'Ya, nantilah kita lihat ya di persidangan'," kata Junimart.

Ia mengatakan bahwa tidak pernah ada yang melobi hingga menawarkan uang.

"Kalau ada yang berani nawarin gue begitu, konyol itu, mana berani," kata dia.

Secara terpisah, Ketua MKD Surahman Hidayat menyatakan tidak pernah ditawari apa pun dalam penanganan kasus tersebut. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu tidak mau ambil pusing dengan pengakuan Junimart.

"Enggak usah MKD disibukkan yang lain, harus fokus. MKD tidak perlu urus soal isu, urus tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saja. Ini sudah berat. Fokus, biar cepat selesai," kata Surahman.

Anggota MKD, Syarifudin Sudding, juga mengaku tidak pernah ada tawaran untuk mengamankan kasus itu.

Politisi Partai Hanura itu mendorong Junimart untuk membuka siapa oknum anggota DPR yang berupaya melakukan suap itu. Ia ingin agar Junimart mengklarifikasi hal tersebut pada rapat internal MKD.

"Saya kira kita akan meminta dan mendesak Junimart untuk membuka karena ini sudah percobaan penyuapan, melakukan tindakan percobaan penyuapan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com