Kompas.com - 26/11/2015, 16:45 WIB
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC) Sidney Jones menuturkan Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Kepolisian, perlu membuat program deradikalisasi khusus bagi perempuan dan anak-anak.

Dalam sebuah lokakarya internasional dengan tema "Radikalisasi dan Deradikalisasi" di Goethe Institut, Jakarta, Kamis (26/11/2015), ia mengatakan bahwa sekitar 45 hingga 50 persen warga Indonesia yang dipulangkan dari perbatasan Turki dalam perjalanan mereka ke Suriah adalah perempuan dan anak-anak.

Sebelumnya, mereka hendak bergabung dengan kelompok bersenjata ISIS.

"Ini menandakan bahwa Indonesia harus membentuk program khusus untuk perempuan dalam mencegah radikalisasi, khususnya memberdayakan perempuan untuk membendung masuknya pengaruh radikalisme dalam keluarga," ucap Sidney.

Menurut dia, sebagian besar orang akan terfokus pada laki-laki saat bicara tentang radikalisasi dan terorisme. (Baca: Polri Mencatat Ada Sekitar 70 WNI Kembali dari Suriah)

Padahal, perempuan juga berperan besar dalam menggerakkan orang-orang terdekatnya, terutama anggota keluarga, untuk bergabung dengan kelompok radikal.

"Contohnya seorang pria di Batam yang dipulangkan dari Turki, dia mengatakan sebenarnya tidak ingin pergi ke Suriah, justru istrinya yang mendorongnya untuk bergabung dengan ISIS," ujar peneliti Indonesia-Filipina-Pasifik Amnesti Internasional pada 1985-1988 itu.

Maka dari itu, Sidney mengungkapkan pemerintah Indonesia perlu memikirkan program anti-radikalisasi bagi peremuan. Kalau bisa, kata dia, yang menjalankan program tersebut juga perempuan. 

Peran Muhammadiyah dan NU

Cara lain yang dinilainya cukup efektif untuk menangkal pengaruh radikalisme adalah memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lokal seperti Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) atau yang berafiliasi dengan Muhammadiyah di daerah-daerah.

Meskipun organisasi-organisasi pemudi Islam semacam itu tidak ditujukan untuk melawan terorisme. (Baca: Perempuan Indonesia Ingin Gabung dengan ISIS, Komnas Perempuan Kritik Deradikalisasi)

Namun, keberadaannya mampu dimanfaatkan untuk merangkul kembali warga Indonesia yang telah teradikalisasi, termasuk mereka yang gagal bergabung dengan ISIS di Suriah.

Peran organisasi-organisasi itu sangat penting untuk memastikan orang-orang yang sebelumnya berniat bergabung dengan ISIS, tidak memelihara kekecewaan yang bisa menjadi pemicu untuk radikalisasi lebih jauh.

"Banyak di antara keluarga-keluarga yang dipulangkan dari Turki itu tidak punya apa-apa sekarang, jadi organisasi seperti Fatayat dapat berperan sebagai pihak yang bisa membantu dan membawa orang-orang itu membaur kembali dengan masyarakat," tutur Sidney yang merupakan pengamat pergerakan teroris di Indonesia.

Sebelumnya pada Maret, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan ada 16 WNI yang ditahan di perbatasan Turki saat berupaya menyeberang ke Suriah karena tidak memiliki dokumen imigrasi lengkap.

Belasan WNI yang kemudian dipulangkan itu diisukan ingin menyeberang ke Suriah melalui Turki untuk bisa bergabung dengan kelompok bersenjata ISIS.

Isu radikalisme dan terorisme kembali marak diperbincangkan setelah pada 13 November lalu, ISIS mengaku bertanggungjawab atas serangkaian penembakan dan pengeboman di Paris, Prancis, yang menewaskan 129 orang dan melukai 352 orang lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.