Kompas.com - 25/11/2015, 11:00 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Nasdem menugasi anggota Komisi III DPR, Akbar Faizal, di Mahkamah Kehormatan Dewan untuk penanganan laporan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres.

Laporan ini disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said dengan terlapor Ketua DPR Setya Novanto.

Akbar ditugaskan mengganti Fadholi, yang tak bisa selalu aktif mengikuti persidangan di MKD karena tengah fokus mengurus pilkada di Jawa Tengah.

"Untuk memastikan partisipasi aktif kami di MKD dan mengawal agar MKD bekerja dengan standar etis dan integritas yang tinggi, kompeten, dan profesional, kami perlu mengganti anggota MKD dengan Pak Akbar Faizal yang bisa secara rutin dan lebih fokus dalam  persidangan etika atas kasus ketua DPR RI yang saat ini mendapat perhatian luas dari masyarakat," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Platte, saat dihubungi, Rabu (25/11/2015).

Johnny berharap kehadiran Akbar Faizal akan memperkuat MKD dan ikut memastikan MKD bekerja dengan baik dan menghasilkan keputusan sesuai dengan data dan fakta serta proses pengadilan yang adil.

Ia mengatakan, proses di MKD merupakan momentum yang baik bagi lembaga DPR RI untuk memulihkan dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Jika gagal menghasilkan keputusan yang adil, reputasi lembaga DPR RI akan semakin terpuruk dan tentu akan langsung berdampak pada memburuknya kinerja parlemen secara keseluruhan.

"Jangan sampai hal ini terjadi karena fungsi DPR RI sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, jangan sampai terhambat karena berujung pada rakyat yang akan dirugikan," kata dia.

Selain Nasdem, ada tiga fraksi lain yang juga mengganti anggotanya di MKD. Fraksi Demokrat mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utomo. Fraksi Partai Amanat Nasional mengganti Hang Ali Saputra Syah Pahan digantikan dengan Sugiman. Ahmad Riski Sadiq juga digantikan A Bakrie.

Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan mengganti M Prakosa dengan Henry Yosodiningrat.

Kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres yang melibatkan Setya Novanto telah melalui tahap verifikasi dan akan mulai disidangkan pekan depan. Laporan perkara ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Senin (16/11/2015) pekan lalu.

Sudirman menyebut Setya Novanto bersama Riza dan Maroef bertemu sebanyak tiga kali. Pada pertemuan ketiga 8 Juni 2015, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dalam proyek tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.