Tahun Depan, Jokowi Akan Miliki Helikopter Kepresidenan yang Kebal Peluru

Kompas.com - 25/11/2015, 06:02 WIB
Helikopter AgustaWestland AW101 yang akan dibeli TNI Angkatan Udara untuk pesawat kepresidenan. agustawestland.comHelikopter AgustaWestland AW101 yang akan dibeli TNI Angkatan Udara untuk pesawat kepresidenan.
EditorFidel Ali
JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna, mengatakan TNI AU akan membeli tiga helikopter untuk "very very important person" (VVIP) seperti yang telah tercantum dalam rencana strategis TNI Angkatan Udara periode 2015-2019.

"Untuk sementara dengan anggaran renstra, kita akan membeli tiga unit helikopter untuk skadron udara VVIP," kata KSAU di sela-sela acara Silaturahmi dan Makan Bersama Media Massa di Wisma Angkasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (24/11/2015).

Menurut dia, rencana pembelian helikopter AW 101 yang canggih dan modern itu murni merupakan hasil kajian dari Skadron Udara VVIP. Kemudian, dikaji di Mabes TNI.

"Setelah dikaji dengan baik, saya memutuskan untuk membeli helikopter VVIP. Ini merupakan hasil kajian kita," kata Agus.

Terkait permintaan agar helikopter itu dipasang antipeluru, kata KSAU, akan dilihat lagi anggarannya. Bila mencukupi, bisa saja dipasang antipeluru, antijamming, antirudal, dan lainnya.

"Kalau helikopter presiden AS dipasang segala macam, dengan anggaran bisa mencapai 120 juta dollar AS," katanya.

Pembelian helikopter VVIP yang diperuntukkan bagi Presiden, Wakil Presiden, pejabat tinggi negara dan tamu negara itu lebih mengutamakan safety (keamanan) dan kenyamanannya.

"Kalau tidak safety, dan nanti terjadi apa-apa, maka saya yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya minta agar helikopternya safety," tutur Agus.

Ia berharap satu unit Helikopter AW 101 akan tiba pada tahun 2016. "Insya Allah, sebelum 9 April 2016, helikopter tersebut sudah tiba di Tanah Air," ucapnya.

Helikopter VVIP yang dibeli TNI ialah AgustaWestland AW101. Ini merupakan jenis helikopter angkut menengah antikapal selam yang dapat digunakan untuk kepentingan militer dan sipil.

AgustaWestland AW101 dikembangkan oleh perusahaan patungan Westland Helicopters asal Inggris dan Agusta asal Italia. Helikopter ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata angkatan laut modern.

Selama ini, sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden RI mengunakan Helikopter Super Puma yang dioperasikan oleh Skuadron 17 VIP TNI AU yang bermarkas di Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sebelum kemudian dirawat dan dioperasikan oleh Skuadron 45 VIP yang juga bermarkas di Halim.

Skuadron 17 dan 45 tersebut merupakan skuadron khusus yang menerbangkan pesawat-pesawat atau helikopter-helikopter untuk VIP dan VVIP. Skuadron 17 misalnya pernah membawa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon dengan Boeing 737. Sementara Skuadron 45 mengkhususkan pada pengoperasian helikopter atau rotary wing aircraft.

Agus Supriatna menegaskan, pengadaan helikopter antipeluru AgustaWestland AW101 itu bukan oleh Sekretariat Negara (Setneg) seperti Helikopter Super Puma itu.

"Heli Super Puma pengadaannya oleh Setneg, tapi dioperasionalkan oleh TNI AU," kata Agus.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Nasional
Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Nasional
Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Nasional
Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Nasional
Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Nasional
2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Nasional
Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

Nasional
Kebanjiran, 56 Tahanan Rutan Barabai Kalsel Dievakuasi

Kebanjiran, 56 Tahanan Rutan Barabai Kalsel Dievakuasi

Nasional
Firli Pastikan Seluruh Pegawai KPK Dapat Vaksin Covid-19

Firli Pastikan Seluruh Pegawai KPK Dapat Vaksin Covid-19

Nasional
Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga 'Whistleblower System'

Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga "Whistleblower System"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X