Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Diminta Ada di Garda Terdepan untuk Dorong Pengusutan Kasus Setya Novanto

Kompas.com - 24/11/2015, 17:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai salah satu tokoh senior yang didengarkan dalam Koalisi Merah Putih, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diharapkan mampu mendorong pengungkapan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

Di dalam kasus ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dilaporkan melakukan tindakan tidak terpuji oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Sudirman Said.

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai, tata cara pemeriksaan MKD saat ini cenderung mengarah pada persidangan yang tidak obyektif dan terlihat melindungi Novanto. 

Maka dari itu, Prabowo diingatkan akan janji kampanyenya dulu untuk menghilangkan kebocoran keuangan negara. (Baca: Sudirman Said: Kita Berharap MKD Dengarkan Suara Masyarakat)

Menurut Ray, pencatutan nama Presiden ke PT Freeport Indonesia juga berpotensi membocorkan uang negara jika akhirnya tidak terungkap ke publik. (Baca: Sidang Kasus Setya Novanto Disepakati Berlangsung Terbuka)

"Kita berharap Pak Prabowo sama-sama kita berdiri ke depan, seperti janji Anda saat kampanye, untuk mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara melalui permintaan saham Presiden sebagai janji. Segera periksa Saudara SN, buat sidangnya secara terbuka, dan buat panel supaya hasilnya obyektif," ucap Ray di Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Ia menilai, selain sebagai ketua umum, Prabowo juga merupakan tokoh yang dituakan di Koalisi Merah Putih. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com