Kompas.com - 24/11/2015, 08:54 WIB
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan meninjau kabut asap di Jambi, Selasa
(27/10/2015).
IhsanuddinMenko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan meninjau kabut asap di Jambi, Selasa (27/10/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, mempertanyakan sikap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang berseberangan dengan langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Hal ini terkait pelaporan yang dilakukan Sudirman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Sebagai Menko, menurut dia, Luhut seharusnya mendukung laporan terhadap Ketua DPR yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Sikap Luhut ini memperkeruh. Seharusnya, dengan posisi dia, tidak membuat dia mengatakan laporan Sudirman itu tidak mendapat restu Presiden. Itu seharusnya bagian dari internal manajemen isu," kata Muradi saat dihubungi, Senin (22/11/2015). 

Menurut Muradi, langkah Sudirman melaporkan Setya bagian dari mengungkap dugaan ada yang bermain dalam perpanjangan kontrak PT Freeport. 

"Pak Luhut jangan mentang-mentang karena dekat dengan Presiden lalu justru berbuat hal kontraproduktif. Saya apresiasi yang dilakukan Sudirman Said, terlepas dia punya motif," kata dia. 

Pernyataan Luhut bahwa Presiden Jokowi tak merestui langkah Sudirman dinilai Muradi menunjukkan tak solidnya internal kabinet.

"Tak seharusnya Luhut merasa gagah lalu mengatakan ke publik tak ada restu Presiden. Yang seperti itu tak usah diungkapkan ke publik. Akhirnya, publik membaca ada conflict interest terkait Freeport," kata Muradi.  

Oleh karena itu, menurut dia, Luhut seharusnya bisa menahan diri. 

Nama Luhut sendiri disebut-sebut sebanyak 16 kali dalam transkrip percakapan antara Novanto, Riza, dan Maroef. Namun, Luhut merasa pemerintah tak punya waktu untuk memperpanjang masalah ini ke jalur hukum karena pemerintah sedang fokus membangun ekonomi. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.