Luhut Seharusnya Tak Ambil Sikap Berseberangan dengan Sudirman Said

Kompas.com - 24/11/2015, 08:54 WIB
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan meninjau kabut asap di Jambi, Selasa
(27/10/2015).
IhsanuddinMenko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan meninjau kabut asap di Jambi, Selasa (27/10/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, mempertanyakan sikap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang berseberangan dengan langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Hal ini terkait pelaporan yang dilakukan Sudirman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Sebagai Menko, menurut dia, Luhut seharusnya mendukung laporan terhadap Ketua DPR yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Sikap Luhut ini memperkeruh. Seharusnya, dengan posisi dia, tidak membuat dia mengatakan laporan Sudirman itu tidak mendapat restu Presiden. Itu seharusnya bagian dari internal manajemen isu," kata Muradi saat dihubungi, Senin (22/11/2015). 

Menurut Muradi, langkah Sudirman melaporkan Setya bagian dari mengungkap dugaan ada yang bermain dalam perpanjangan kontrak PT Freeport. 

"Pak Luhut jangan mentang-mentang karena dekat dengan Presiden lalu justru berbuat hal kontraproduktif. Saya apresiasi yang dilakukan Sudirman Said, terlepas dia punya motif," kata dia. 

Pernyataan Luhut bahwa Presiden Jokowi tak merestui langkah Sudirman dinilai Muradi menunjukkan tak solidnya internal kabinet.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tak seharusnya Luhut merasa gagah lalu mengatakan ke publik tak ada restu Presiden. Yang seperti itu tak usah diungkapkan ke publik. Akhirnya, publik membaca ada conflict interest terkait Freeport," kata Muradi.  

Oleh karena itu, menurut dia, Luhut seharusnya bisa menahan diri. 

Nama Luhut sendiri disebut-sebut sebanyak 16 kali dalam transkrip percakapan antara Novanto, Riza, dan Maroef. Namun, Luhut merasa pemerintah tak punya waktu untuk memperpanjang masalah ini ke jalur hukum karena pemerintah sedang fokus membangun ekonomi. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

Nasional
Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

Nasional
Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.