Pesan Abraham Samad Sebelum Lengser sebagai Pimpinan KPK

Kompas.com - 21/11/2015, 07:38 WIB
|
EditorTri Wahono
BOGOR, KOMPAS.com — Masa kepemimpinan Abraham Samad sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi akan berakhir pada pertengahan Desember 2015.

Abraham saat ini dinonaktifkan lantaran terjerat pidana dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang atas pernyataan kader PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut Samad melakukan sejumlah lobi politik demi mendapat posisi sebagai calon wakil presiden, mendampingi Joko Widodo.

Satu pimpinan lainnya, Bambang Widjojanto, juga dinonaktifkan karena menjadi tersangka kasus dugaan memengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Dalam satu acara KPK, Abraham meminta maaf atas hal-hal yang terjadi pada KPK jilid III.

"Sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kesalahan. Mudah-mudahan kesalahan itu bisa diperbaiki," ujar Abraham di Ciawi, Bogor, Jumat (20/11/2015) malam.

Abraham mengatakan, apa pun yang terjadi pada KPK, hal itu sebaiknya tidak menjadi momok bagi pimpinan periode selanjutnya. Pimpinan mendatang, kata Abraham, harus menjaga agar KPK tidak dilumpuhkan dan dimatikan.

"Pemberantasan korupsi tidak akan pernah sirna dan roboh karena AS dan BW ditersangkakan. Masih ada (pimpinan) yang lain," kata Abraham. "Yang terpenting, pemberantasan korupsi tidak boleh kalah. Tidak boleh tunduk pada intervensi mana pun juga," lanjut dia.

Abraham mengaku bersyukur seiring dengan penonaktifan dirinya dan Bambang, Presiden Joko Widodo menunjuk Taufiequrachman Ruki sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPK dan dua pimpinan sementara lainnya.

Menurut dia, di tangan pelaksana tugas dan pimpinan KPK aktif yang tersedia, KPK masih aktif memberantas korupsi meski sempat terhambat saat kriminalisasi terjadi.

"Pak Ruki bisa melanjutkan, alhamdulillah kapal yang diterpa gelombang yang besar lambat laun kembali hidup dan sudah menemukan jalannya kembali," katanya.

Abraham berharap, sejumlah hal yang menimpa KPK belakangan menjadi pembelajaran bagi pimpinan jilid IV, bukannya malah membuat nyali mereka ciut. Bahkan, sebaiknya nyali untuk memberantas korupsi kian tumbuh.

Jika KPK kehilangan nyali, kata Abraham, koruptor akan mencari celah untuk masuk dan melemahkan KPK.

"Selama ini dari periode I sampai III, KPK selalu memperlihatkan taring dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, ini yang harus dilanjutkan," kata Abraham.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Nasional
Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X