Pesan Abraham Samad Sebelum Lengser sebagai Pimpinan KPK

Kompas.com - 21/11/2015, 07:38 WIB
BOGOR, KOMPAS.com — Masa kepemimpinan Abraham Samad sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi akan berakhir pada pertengahan Desember 2015.

Abraham saat ini dinonaktifkan lantaran terjerat pidana dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang atas pernyataan kader PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut Samad melakukan sejumlah lobi politik demi mendapat posisi sebagai calon wakil presiden, mendampingi Joko Widodo.

Satu pimpinan lainnya, Bambang Widjojanto, juga dinonaktifkan karena menjadi tersangka kasus dugaan memengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Dalam satu acara KPK, Abraham meminta maaf atas hal-hal yang terjadi pada KPK jilid III.


"Sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kesalahan. Mudah-mudahan kesalahan itu bisa diperbaiki," ujar Abraham di Ciawi, Bogor, Jumat (20/11/2015) malam.

Abraham mengatakan, apa pun yang terjadi pada KPK, hal itu sebaiknya tidak menjadi momok bagi pimpinan periode selanjutnya. Pimpinan mendatang, kata Abraham, harus menjaga agar KPK tidak dilumpuhkan dan dimatikan.

"Pemberantasan korupsi tidak akan pernah sirna dan roboh karena AS dan BW ditersangkakan. Masih ada (pimpinan) yang lain," kata Abraham. "Yang terpenting, pemberantasan korupsi tidak boleh kalah. Tidak boleh tunduk pada intervensi mana pun juga," lanjut dia.

Abraham mengaku bersyukur seiring dengan penonaktifan dirinya dan Bambang, Presiden Joko Widodo menunjuk Taufiequrachman Ruki sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPK dan dua pimpinan sementara lainnya.

Menurut dia, di tangan pelaksana tugas dan pimpinan KPK aktif yang tersedia, KPK masih aktif memberantas korupsi meski sempat terhambat saat kriminalisasi terjadi.

"Pak Ruki bisa melanjutkan, alhamdulillah kapal yang diterpa gelombang yang besar lambat laun kembali hidup dan sudah menemukan jalannya kembali," katanya.

Abraham berharap, sejumlah hal yang menimpa KPK belakangan menjadi pembelajaran bagi pimpinan jilid IV, bukannya malah membuat nyali mereka ciut. Bahkan, sebaiknya nyali untuk memberantas korupsi kian tumbuh.

Jika KPK kehilangan nyali, kata Abraham, koruptor akan mencari celah untuk masuk dan melemahkan KPK.

"Selama ini dari periode I sampai III, KPK selalu memperlihatkan taring dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, ini yang harus dilanjutkan," kata Abraham.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorTri Wahono
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X