Kompas.com - 20/11/2015, 16:08 WIB
EditorSabrina Asril

MEDAN, KOMPAS.com - Kerugian negara dalam korupsi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Gubernur non aktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mencapai Rp 2,1 miliar.

Bahkan, nilai itu akan bertambah lagi apabila penyidik kembali menemukan bukti penyaluran bansos dari sejumlah lembaga yang diduga fiktif.

"Untuk perhitungan sementara, kerugian negaranya mencapai Rp 2,1 miliar. Ini bisa bertambah lagi," kata Ketua Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (P3TPK Kejagung RI), Viktor Antonius, Jumat (20/11/2015) siang.

Dia mengatakan, munculnya kerugian negara itu setelah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melakukan audit. (Baca: Terbukti Korupsi Dana Bansos, 5 Aktivis Muda HMI Dibui 14 Bulan )

Setelah pemeriksaan selesai, kemungkinan BPK akan kembali melanjutkan perhitungan kerugian keuangan negara.

"Kita lihat situasinya nanti. (Mungkin) bisa nambah, atau lebih," katanya lagi.

Dalam hal ini, penyidik telah menemukan adanya 16 lembaga penerima bansos yang fiktif. (Baca: Gatot Pujo dan Istri Sebut OC Kaligis Inisiator Suap ke Jaksa Maruli )

Untuk membuktikan lembaga-lembaga tersebut, penyidik terpaksa memanggil camat se-Kota Medan.

"Camat yang kita panggil ke sini untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga yang tidak ada itu (lembaga fiktif) apa memang betul menerima bansos," kata Viktor.

Di dalam kasus korupsi bansos Sumut ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ditetapkan sebagai tersangka.

Kejaksaan Agung menyatakan telah menemukan bukti kuat tentang keterlibatan Gatot. Gatot dianggap berperan lantaran tidak memverifikasi penerima-penerima hibah.

Akibatnya, dana bansos tak tepat sasaran serta menyebabkan kerugian negara senilai total ratusan miliar. Namun, angka itu merupakan perhitungan kejaksaan, bukan BPK.

Gatot juga diduga merekayasa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pengelola dana bansos.

Selain Gatot, kejaksaan juga menetapkan eks Kepala Badan Kesbanglinmas Pemprov Sumut, Eddy Sofyan. (Baca: Gatot Pujo Jadi Tersangka Korupsi Dana Bansos di Kejaksaan Agung)

Eddy berperan meloloskan data penerima bansos, meskipun belum melengkapi syarat prosedur yang berlaku. Penetapan keduanya sebagai tersangka melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan panjang.

Sejauh ini, sudah ada 274 saksi yang diperiksa, baik dari pejabat Pemprov Sumut maupun penerima dana bansos.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Koreksi Mahfud, yang Terseret Suap Dua Hakim di MA, Bukan Dua Hakim Agung

KPK Koreksi Mahfud, yang Terseret Suap Dua Hakim di MA, Bukan Dua Hakim Agung

Nasional
Tinjauan Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi

Tinjauan Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Drama Pemeriksaan Lukas Enembe, Alasan Sakit, Peringatan Jokowi, hingga Ancaman KPK

Drama Pemeriksaan Lukas Enembe, Alasan Sakit, Peringatan Jokowi, hingga Ancaman KPK

Nasional
Prabowo Tak Keberatan Muhaimin Mesra dengan Puan, Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P Penuh Tantangan

Prabowo Tak Keberatan Muhaimin Mesra dengan Puan, Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P Penuh Tantangan

Nasional
Saat Dalih Sakit Lukas Enembe Diragukan KPK...

Saat Dalih Sakit Lukas Enembe Diragukan KPK...

Nasional
Menanti Gebrakan Reformasi Hukum Mahfud MD Usai Hakim Agung Jadi Tersangka Korupsi

Menanti Gebrakan Reformasi Hukum Mahfud MD Usai Hakim Agung Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Hormat Dudung kepada Andika Akhiri Isu Ketidakharmonisan di Antara Keduanya

Hormat Dudung kepada Andika Akhiri Isu Ketidakharmonisan di Antara Keduanya

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Diyakini Tidak Bermain Sendiri dalam Kasus Suap

Hakim Agung Sudrajad Diyakini Tidak Bermain Sendiri dalam Kasus Suap

Nasional
Betapa 'Syulit' Lupakan Lukas

Betapa "Syulit" Lupakan Lukas

Nasional
Sosok Ipda Arsyad Daiva, Anak Anggota DPR yang Diduga Langgar Etik di Kasus Brigadir J

Sosok Ipda Arsyad Daiva, Anak Anggota DPR yang Diduga Langgar Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Gayus Lumbuun Sedih Hakim Agung Terlibat Korupsi, Ingat Perjuangan Berat

Gayus Lumbuun Sedih Hakim Agung Terlibat Korupsi, Ingat Perjuangan Berat

Nasional
Di Balik Tawa Prabowo Ketika Jawab Kemungkinan Jadikan Jokowi Cawapres...

Di Balik Tawa Prabowo Ketika Jawab Kemungkinan Jadikan Jokowi Cawapres...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS | Kombes Ade Ary Jadi Kapolres Jaksel

[POPULER NASIONAL] Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS | Kombes Ade Ary Jadi Kapolres Jaksel

Nasional
Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Nasional
Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.