Tahanan Politik di Papua Dibebaskan, Tugas Pemerintah Masih Panjang

Kompas.com - 19/11/2015, 18:45 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengapresiasi pembebasan tahanan politik Papua, Filep Karma. Namun, kerja demokrasi masih panjang karena masih banyak tahanan politik yang belum dibebaskan.

"Presiden Joko Widodo boleh senang atas pembebasan ini, namun pekerjaan rumahnya untuk Papua masih menghampar panjang," kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam keterangan pers, Kamis (19/11/2015).

Haris mengatakan, pembebasan itu sudah sewajarnya karena tidak boleh ada pemidanaan atas kebebasan berekspresi.

Ia mengingatkan bahwa daftar masalah Papua masih panjang. Selain masih ada tapol yang ditahan, ketidakadilan dan kekerasan di Bumi Cenderawasih masih belum tuntas, seperti kasus Paniai pada 2014.

Haris mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan konkret atas masalah-masalah itu. Pemerintah juga diminta menjamin keamanan dan penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua.

Untuk mewujudkan hal itu, Haris meminta agar Presiden Joko Widodo membangun dialog perdamaian di Papua.

Ia juga meminta pemerintah memberikan respons segera atas kekerasan, diskriminasi, ketegangan akibat ketidakprofesionalan aparat keamanan di wilayah timur Indonesia tersebut.

"Terakhir, kami meminta agar Presiden Joko Widodo segera mendorong terbentuknya Pengadilan HAM di Papua," kata Haris.

Haris juga meminta Filep untuk terus menyuarakan ketidakadilan di Papua dan mendorong penyelesaian masalah-masalah tersebut.

Filep dibebaskan dari penjara pada hari ini setelah menjalani 11 tahun masa tahanan dari vonis 15 tahun penjara. BBC Indonesia melaporkan, meski sudah bebas, Filep akan tetap berjuang hingga Papua merdeka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X