Kompas.com - 19/11/2015, 17:29 WIB
Barnabas Suebu seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana APBD dengan tersangka Bupati Yapen Waropen Daud Sulaiman Betawi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (17/9/2008).
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOBarnabas Suebu seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana APBD dengan tersangka Bupati Yapen Waropen Daud Sulaiman Betawi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (17/9/2008).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu, divonis empat tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Barnabas dianggap terbukti mengarahkan kegiatan detail engineering design (DED) Danau Paniai dan Sentani tahun 2008 serta DED Sungai Urumuka dan Memberamo tahun 2009 dan 2010 agar dilaksanakan oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ), perusahaan miliknya.

"Memutuskan, menyatakan terdakwa Barnabas Suebu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar hakim Tito Suhud di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Barnabas juga diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Adapun hal yang memberatkan, menurut hakim, yaitu perbuatan Barnabas dianggap tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sementara hal yang meringankan, Barnabas telah menerima sejumlah penghargaan dari dalam maupun luar negeri selama mengabdi pada pemerintah.

"Terdakwa juga berupaya menindaklanjuti hasil audit BPK dalam pengerjaan DED," kata hakim.

Menurut hakim, rekening Barnabas yang diblokir KPK tidak ada relevansinya dengan tindak pidana korupsi yang menjeratnya.

Terlebih lagi, jaksa penuntut umum tidak pernah menyebut rekening Barnabas sebagai barang bukti menyangkut pidana.

"Mengingat perkara telah selesai dan tidak ada relevansi, maka majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut unum membuka rekening terdakwa sebagaimana dimohonkan terdakwa sebelumnya," tutur hakim.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X