Nama Dicatut ke Freeport, Jokowi Masih Belum Berniat Tempuh Jalur Hukum

Kompas.com - 19/11/2015, 14:48 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSabrina Asril
BONTANG, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih meneliti laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Namun, dorongan agar kasus tersebut dibawa ke ranah hukum kian kuat.  

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan semua pihak untuk tetap menghormati proses yang saat ini berjalan di MKD.

"Semuanya harus menghormati proses di MKD," ujar Presiden usai meresmikan Pabrik Kaltim-5 milik PT Pupuk Kaltim dan Pabrik Asam Fosfat II milik Pabrik PT Petrokimia Gresik di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (19/11/2015).

Saat ditanya apakah dirinya akan melaporkan si pencatut nama tersebut ke ranah hukum, Jokowi menjawabnya dengan kembali mengulang kata-katanya bahwa semua pihak harus menghormati MKD.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru membuka peluang membawa kasus pencatutan namanya ke ranah hukum. (Baca: Kata Luhut, Menteri ESDM Laporkan Novanto ke MKD Tanpa Restu Jokowi )

"Biar DPR ya, kemudian langkah hukum. Setelah langkah politik, kita selesaikan secara hukum," ujar Kalla ditemui seusai menghadiri acara di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Pernyataan Kalla itu dijelaskan lebih jauh oleh juru bicaranya, Husain Abdullah. (Baca: Setya Novanto: Saham untuk Negara, Bukan untuk Pak JK )

Menurut Husain, rencana membawa kasus pencatutan ke ranah hukum masih akan menunggu perkembangan di Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Yang pasti, Pak JK setuju dan mendukung laporan Menteri ESDM agar semua transparan," kata Husain saat dihubungi Kompas.com.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL Sebut Pihaknya Berwenang Lakukan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

KSAL Sebut Pihaknya Berwenang Lakukan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

Nasional
Wapres Harap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Raih Hasil Terbaik di Piala Dunia 2022

Wapres Harap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Raih Hasil Terbaik di Piala Dunia 2022

Nasional
Proses Perekrutan Komcad TNI AL Sudah Berjalan di Kodikmar Surabaya

Proses Perekrutan Komcad TNI AL Sudah Berjalan di Kodikmar Surabaya

Nasional
Sekjen DPR Sebut Mikrofon di Rapat Paripurna Otomatis Mati Setelah 5 Menit

Sekjen DPR Sebut Mikrofon di Rapat Paripurna Otomatis Mati Setelah 5 Menit

Nasional
Kunjungi Universitas Bung Karno, Kepala BNPT Ajak Kampus Lawan Radikalisme

Kunjungi Universitas Bung Karno, Kepala BNPT Ajak Kampus Lawan Radikalisme

Nasional
Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Nasional
Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Nasional
Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Nasional
Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Nasional
Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Nasional
KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama tentang Hidro-Oseanografi

KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama tentang Hidro-Oseanografi

Nasional
Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Nasional
Muhaimin Mau Gabung KIB asal Jadi Capres, Ini Kata Waketum PKB

Muhaimin Mau Gabung KIB asal Jadi Capres, Ini Kata Waketum PKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.