Luhut: Saya Janji dengan Istri, Tidak Akan Pernah Melacurkan Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan membantah dirinya terlibat dalam pencatutan nama Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden RI Jusuf Kalla terkait pembahasan kontrak karya PT Freeport.

Ia mengaku tidak memiliki kepentingan, dan renegosiasi itu mustahil dilakukan sebelum 2019.

"Saya sudah janji dengan istri saya bahwa selama saya jadi menko (menteri koordinator), saya tidak akan pernah melacurkan jabatan saya," kata Luhut di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Luhut mengaku tak pernah berusaha mencari keuntungan pribadi dari jabatannya saat ini. Ia hanya ingin fokus membantu Presiden. (Baca: Kata Luhut, Menteri ESDM Laporkan Novanto ke MKD Tanpa Restu Jokowi)

Luhut menilai, renegosiasi dengan Freeport tidak mungkin dilakukan sebelum 2019.

Terlebih lagi, ada empat syarat yang diajukan oleh Presiden jika Freeport ingin mendapatkan perpanjangan kontrak, yakni pembaruan pembagian royalti, pembangunan smelter, pembangunan Papua, dan divestasi.

"Saya sudah selesai dengan diri saya. Saya tidak punya kepentingan. Saya tidak setuju negosiasi atau memberikan saham sebelum dua tahun jelang kontrak expired," katanya.

Luhut menyatakan tidak akan menempuh jalur hukum, meski namanya disebut dalam rekaman pembicaraan orang-orang yang ditengarai mencatut nama Presiden kepada Freeport. (Baca: Luhut: Kita Tidak Ada Waktu Ambil Langkah Hukum)

"Saya merasa tidak tercemar," kata mantan Dubes RI untuk Singapura itu.

Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.

Di dalam rekaman yang disampaikan ke MKD, tak hanya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disebut, tetapi juga tiga nama lain, yaitu "Luhut", "Ridwan", dan "Darmo".

Meski mengakui beberapa kali bertemu petinggi Freeport, Novanto membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Belakangan, Novanto tak menyangkal ada pembicaraan mengenai bagian saham saat dia dan pengusaha minyak, Riza Chalid, menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Pada transkrip percakapan yang diterima Kompas.com dari internal DPR, Riza-lah yang menyatakan berniat memberikan saham sembilan persen untuk JK. (Baca: Setya Novanto: Saham untuk Negara, Bukan untuk Pak JK)

"Bukan, maksudnya dia itu ke Jusuf Kalla, maksudnya ke negara itu," kata Novanto saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (18/11/2015) malam.

Novanto mengatakan, saham yang dibicarakan berbentuk divestasi. Divestasi tersebut akan disalurkan ke badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.