Kompas.com - 19/11/2015, 11:17 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (19/11/2015) di Kantor Kemenko Polhukam, memberikan keterangan kepada pers soal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (19/11/2015) di Kantor Kemenko Polhukam, memberikan keterangan kepada pers soal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dirinya maupun mantan anak buahnya tidak terlibat dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI dalam renegosiasi perpanjangan kontrak karya PT Freeport.

Luhut menjamin bahwa Darmawan Prasojo atau Darmo tidak terlibat meski namanya disebut-sebut dalam pembicaraan terkait pencatutan nama Presiden dan Wapres tersebut.

"Jadi, Pak Darmo itu adalah Deputi I saya waktu saya jadi Kepala Staf (Kepresidenan). Jadi, saya yang suruh dia untuk melakukan kajian," kata Luhut di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Luhut mengatakan, Darmo adalah figur yang memiliki keahlian dalam bidang energi. Kajian Darmo terkait sumber daya energi, termasuk Freeport, sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Pak Darmo itu secara profesional melakukan kerjanya dengan baik," ucap Luhut.

Presiden telah menyatakan tidak terlibat dan tidak pernah melakukan negosiasi dengan Freeport, apalagi sampai meminta saham.

Renegosiasi dengan Freeport baru dapat dilakukan pada 2019 atau dua tahun sebelum masa kontraknya habis.

Ada empat syarat yang diajukan Presiden kepada Freeport jika ingin mendapatkan perpanjangan kontrak karya, yakni perbaruan royalti, pembangunan Papua, pembangunan smelter, dan divestasi.

Terkait kasus pencatutan nama, pemerintah menyatakan tidak akan menempuh jalur hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.