Kompas.com - 19/11/2015, 11:17 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (19/11/2015) di Kantor Kemenko Polhukam, memberikan keterangan kepada pers soal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (19/11/2015) di Kantor Kemenko Polhukam, memberikan keterangan kepada pers soal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dirinya maupun mantan anak buahnya tidak terlibat dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI dalam renegosiasi perpanjangan kontrak karya PT Freeport.

Luhut menjamin bahwa Darmawan Prasojo atau Darmo tidak terlibat meski namanya disebut-sebut dalam pembicaraan terkait pencatutan nama Presiden dan Wapres tersebut.

"Jadi, Pak Darmo itu adalah Deputi I saya waktu saya jadi Kepala Staf (Kepresidenan). Jadi, saya yang suruh dia untuk melakukan kajian," kata Luhut di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Luhut mengatakan, Darmo adalah figur yang memiliki keahlian dalam bidang energi. Kajian Darmo terkait sumber daya energi, termasuk Freeport, sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Pak Darmo itu secara profesional melakukan kerjanya dengan baik," ucap Luhut.

Presiden telah menyatakan tidak terlibat dan tidak pernah melakukan negosiasi dengan Freeport, apalagi sampai meminta saham.

Renegosiasi dengan Freeport baru dapat dilakukan pada 2019 atau dua tahun sebelum masa kontraknya habis.

Ada empat syarat yang diajukan Presiden kepada Freeport jika ingin mendapatkan perpanjangan kontrak karya, yakni perbaruan royalti, pembangunan Papua, pembangunan smelter, dan divestasi.

Terkait kasus pencatutan nama, pemerintah menyatakan tidak akan menempuh jalur hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.