Akbar Tandjung: Golkar Sebaiknya Tetap di Luar Pemerintahan, kecuali...

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali, Akbar Tandjung, menilai Partai Golkar sebaiknya tetap berada di luar barisan partai pendukung pemerintah.

Golkar juga tidak perlu "menyenggol" pemerintah untuk bisa masuk barisan tersebut.

"Kecuali Jokowi ajak kita, itu lain soal. Tapi kalau menawarkan diri dalam pemerintah, saya kira tidak perlu," kata Akbar di kediamannya, Rabu (18/11/2015) malam.

Pernyataan Akbar tersebut menanggapi perubahan nama Koalisi Indonesia Hebat menjadi Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP3).

Akbar mengatakan, dengan tetap berada di luar pemerintahan, Golkar dapat menjadi kekuatan penyeimbang.

"Dalam konteks pembangunan politik, kita harus tetap menghormati kekuatan penyeimbang," ujarnya.

Menurut Akbar, sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia membutuhkan proses pengawasan yang ketat.

Oleh sebab itu, diperlukan kekuatan penyeimbang untuk menjaga check and balances atas sistem yang berjalan.

Lebih jauh, Akbar tak mengetahui secara pasti alasan PAN yang secara tiba-tiba bermanuver mendukung pemerintah.

Di sisi lain, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan PAN tak keluar dari Koalisi Merah Putih.

"Tapi kalau ada orang ujug-ujug yang tadinya ada di luar tapi masuk ke dalam, kita juga tidak bisa larang, selama pemerintah menerima yang bersangkutan," ujarnya.