Jaksa: Suap oleh OC Kaligis Bentuk Penghinaan kepada Profesi Hakim

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut pengacara Otto Cornelis Kaligis 10 tahun penjara.

Dalam berkas tuntutannya, jaksa Yudi Kristiana menganggap perbuatan Kaligis menyuap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan telah mencoreng profesi hakim sebagai penegak hukum.

"Perbuatan terdakwa memberikan sesuatu kepada hakim tidak bisa disederhanakan sebagai perbuatan menyuap hakim, tetapi sebagai bentuk penghinaan sebagai profesi hakim karena hakim sedang menjalankan tugas mulia," ujar jaksa Yudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Selama ini, Kaligis kerap mengumbar dirinya adalah orang yang dermawan, kerap menyekolahkan orang lain setinggi-tingginya, dan membantu advokat lain yang kesulitan dari segi finansial untuk menimba ilmu.

Namun, kata Yudi, kedermawanan itu tidak berlaku dalam perkara yang menjerat Kaligis saat ini.

"Perbuatan terdakwa memberikan suap kepada hakim tidak boleh direduksi maknanya hanya sebagai momen untuk menunjukkan kedermawanan terdakwa kepada yang membutuhkan," ujar Yudi.

"Tetapi sebagai bentuk nyata upaya menurunkan martabat seseorang menjalankan tugas mulia sebagai hakim," ucapnya.

Yudi mengatakan, pemberian sesuatu kepada hakim tidak dapat hanya dipandang sebagai kebaikan Kaligis dalam menjalankan profesi, tetapi harus dipandang sebagai upaya mendistorsi sebuah profesi hukum.

Padahal, kata Yudi, dalam perkara hukum, semua legal profesional dalam proses hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Tak hanya itu, Yudi menganggap penyuapan oleh Kaligis merupakan simbolisasi cara berhukum yang merusak budaya hukum di tengah keseriusan Mahkamah Agung dalam membangun sistem antikorupsi.

"Amat disayangkan, tingginya gelar akademik sebagai doktor dan tingginya jabatan akademik sebagai profesor tidak pararel dengan kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi, dan bahkan cenderung berbelit-belit," kata Yudi.

Kaligis dituntut 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan.

Kaligis dianggap terbukti menyuap majelis hakim dan panitera PTUN di Medan sebesar 27.000 dollar AS dan 5.000 dollar Singapura.

Suap tersebut untuk memengaruhi putusan gugatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pengujian kewenangan Kejati Sumatera Utara terkait penyelidikan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), tunggakan dana bagi hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumut.

Uang tersebut didapat Kaligis dari istri Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, yang ingin suaminya "aman" dari penyelidikan oleh Kejati Sumut.

Diketahui, Evy memberikan uang sebesar 30.000 dollar AS kepada Kaligis untuk diserahkan kepada hakim dan panitera PTUN Medan.

Atas perbuatannya, Kaligis dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.