Fadli Zon: Tak Pernah Ada Lobi Alutsista Jepang, "Ngawur" Itu!

Kompas.com - 18/11/2015, 11:45 WIB
Delegasi DPR RI bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo di Kantor PM Jepang,
Tokyo, Rabu (12/11/2015).
IHSANUDDIN/KOMPAS.comDelegasi DPR RI bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo di Kantor PM Jepang, Tokyo, Rabu (12/11/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Ketua DPR Setya Novanto tak pernah melobi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengenai pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Fadli yang juga ikut dalam pertemuan dengan Shinzo Abe di kantor PM Jepang, Kamis (12/11/2015) itu, mengatakan bahwa pembicaraan mengenai alutsista hanya bersifat normatif.

"Tidak pernah ada lobi alutsista pesawat. Ngawur saja itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Menurut dia, semua yang dibicarakan dengan Shinzo Abe adalah kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

Kesepakatan itu diteken saat Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berkunjung ke Jepang pada Maret lalu.

"Semua dilakukan pemerintah. Kalau ada rencana kerja sama dengan Jepang kita dukung. Semua pemerintah," ucap Fadli.

Fadli mengatakan, DPR mendukung rencana pemerintah untuk membeli alutsista Jepang. Alasannya, kualitasnya baik dan sudah teruji.

Namun, DPR tak akan ikut campur soal teknis pembeliannya. (Baca: Ketua DPR Bertemu PM Jepang Bahas Pembelian Amfibi, Ini Kata Menhan)

"Pemerintah punya wacana beli amfibi, silakan pemerintah yang assessment, memang kita membutuhkan," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Hal serupa sebelumnya disampaikan Setya Novanto seusai bertemu PM Jepang. Menurut Novanto, pembahasan tersebut bukanlah membuat suatu kesepakatan baru. (Baca: Bahas Pembelian Pesawat Amfibi dengan Jepang, Ketua DPR Pastikan MoU Berjalan)

Pihaknya, kata Novanto, hanya menindaklanjuti nota kesepahaman yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang.

"Dalam pertemuan itu, kami ingin menekankan lagi agar MoU dalam bidang pertahanan itu berjalan," kata Novanto kepada Kompas.com, Jumat (13/11/2015).

Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai aneh jika ada anggota DPR terlibat dalam pembelian alutsista. (Baca: Langkah Setya Novanto Lobi Jepang soal Alutsista Dianggap Aneh)

"Menjadi aneh bila ada anggota DPR terlibat dalam proses menegosiasi pembelian alutsista karena tidak sesuai tupoksinya dan tak memiliki kompetensi dalam urusan alutsista," kata Hasanuddin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X