Ada "Luhut" di Transkrip Percakapan Setya Novanto dan Freeport, Apa Kata Istana?

Kompas.com - 18/11/2015, 08:37 WIB
Salinan transkrip yang diterima Kompas.com dari sumber internal DPR, Selasa (17/11/2015). IstimewaSalinan transkrip yang diterima Kompas.com dari sumber internal DPR, Selasa (17/11/2015).
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo sudah mendengar rekaman percakapan yang diduga dilakukan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, pengusaha Reza Chalid, dan bos PT Freeport.

Di dalam rekaman itu, tak hanya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disebut, tetapi juga tiga nama lain, yaitu "Luhut", "Ridwan", dan "Darmo".

Meski begitu, pihak Istana masih belum bisa memastikan apakah Jokowi akan segera mengklarifikasi penyebutan tiga nama itu. Salah satunya adalah "Luhut", Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yang sampai Selasa (17/11/2015) malam masih berada di luar negeri.

"Urusan nanti Presiden memanggil menteri atau tidak dipanggil, itu Presiden mempunyai kebijakan," ucap Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Pramono menegaskan, kabar mengenai tokoh politik yang mencatut nama Presiden-Wapres RI kepada Freeport sudah lama diketahui oleh Istana. (Baca: "Luhut", "Darmo", dan "Ridwan" Disebut dalam Transkrip Pencatutan Nama Presiden)

Ia juga mengaku telah mendengar rekaman pembicaraan seseorang yang diduga anggota DPR dengan pengusaha dan pimpinan Freeport dalam pertemuan itu.

Dalam transkrip pembicaraan yang beredar, nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla disebut akan mendapat saham masing-masing 11 persen dan 9 persen.

Namun, permintaan saham itu dibantah oleh Pramono. Bermodalkan transkrip pembicaraan, Menteri ESDM lalu melaporkan Ketua DPR Setya Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

Presiden Jokowi menyerahkan penyelesaian masalah ini sepenuhnya kepada MKD.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.