"Luhut", "Darmo", dan "Ridwan" Disebut dalam Transkrip Pencatutan Nama Presiden

Kompas.com - 17/11/2015, 21:25 WIB
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberikan keterangan pers di depan ruang   Majelis Kehormatan Dewan (MKD) usai  melaporkan tentang oknum politisi yang menyalahgunakan nama Presiden dan Wakil Presiden,  di Gedung MPR DPR, Jakarta, Senin (16/11/2015). Sudirman Said melaporkan nama, waktu, tempat kejadian, dan pokok pembicaraan yang dilakukan oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan pimpinan PT Freeport, dan berharap MKD menindaklanjuti kasus tersebut. KOMPAS/LASTI KURNIAMenteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberikan keterangan pers di depan ruang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) usai melaporkan tentang oknum politisi yang menyalahgunakan nama Presiden dan Wakil Presiden, di Gedung MPR DPR, Jakarta, Senin (16/11/2015). Sudirman Said melaporkan nama, waktu, tempat kejadian, dan pokok pembicaraan yang dilakukan oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan pimpinan PT Freeport, dan berharap MKD menindaklanjuti kasus tersebut.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diduga tak hanya mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke PT Freeport Indonesia.

Novanto juga diduga membawa-bawa nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan dua orang lainnya yang dipanggil dengan "Ridwan" dan "Darmo".

Salinan transkrip yang diterima Kompas.com dari sumber internal DPR, Selasa (17/11/2015), menunjukkan bahwa transkrip tersebut berisi percakapan antara tiga orang, yakni Setya Novanto (ditulis dengan inisial Sn), pengusaha Reza Chalid (ditulis dengan inisial RC), dan seorang petinggi Freeport berinisial Ms.

Nama Luhut paling banyak disebut oleh ketiga orang itu, bahkan melebihi Jokowi-JK, yakni sebanyak 16 kali.

"Gue udah ngomong dengan Pak Luhut, ambilah sebelas, kasihlah Pak JK sembilan, harus adil, kalau enggak, ribut," kata Reza Chalid, seperti yang tertuang dalam transkrip itu.

"Jadi kita harus banyak akal. Kita harus jeli, kuncinya itu ada pada Pak Luhut, ada saya," kata
Novanto dalam bagian percakapan lainnya.

Istimewa Salinan transkrip yang diterima Kompas.com dari sumber internal DPR, Selasa (17/11/2015).
Adapun pria dengan nama "Darmo" tak begitu banyak disebut, yakni hanya tiga kali. Demikian pula nama "Ridwan" hanya disebut dua kali di bagian awal.

"Tapi kalau itu pengalaman-pengalaman kita, pengalaman-pengalaman presiden itu, rata-rata 99 persen gol semua. Ada keputusan-keputusan lain yang digarap itu, bermain kita. Makanya itu, Reza tahu Darmo, dimainkan habis-habisan, selain belok," demikian bagian percakapan dimana Darmo disebut-sebut oleh Novanto.

Dalam laporannya ke MKD, Senin (16/11/2015), Sudirman menyebut Setya Novanto bersama Reza menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Dalam pertemuan pada ketiga 6 Juni 2015, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dalam proyek tersebut.

MKD hingga kini masih menunggu rekaman asli percakapan dari Sudirman Said. Kepada MKD, Sudirman berjanji akan memberikannya dalam waktu dekat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.