Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Persoalan dengan Hary Tanoesoedibjo, Syarwan Hamid Mundur dari Perindo

Kompas.com - 17/11/2015, 15:43 WIB
Syahnan Rangkuti

Penulis

PEKANBARU, KOMPAS.com — Mantan Menteri Dalam Negeri era Presiden BJ Habibie, Letnan Jenderal (Purn) Syarwan Hamid menyatakan mundur dari Partai Persatuan Indonesia pimpinan Hary Tanoesoedibjo.

Syarwan baru bergabung dalam Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai Ketua Dewan Penasihat pada 8 Oktober lalu, atau hanya berjalan selama 41 hari.

"Ada persoalan yang mengganggu antara saya dan dia (Hary). Masalah itu sebenarnya sepele. Namun, saya tidak diberi ruang untuk menyelesaikannya. Berulang kali saya mencoba bertemu untuk menyelesaikan, ajudannya selalu menjawab kalau dia tidak punya waktu. Saya merasa dia tidak memiliki etika dan tata krama sebagai orang Timur," ujar Syarwan Hamid dalam pertemuan dengan wartawan di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau, di Pekanbaru, Selasa (17/11/2015).

Syarwan mengungkapkan, persoalan bermula saat acara partai di Manokwari, beberapa pekan lalu. Masalah timbul dalam sebuah acara makan siang di kediaman Wakil Gubernur Papua Barat di Manokwari.

Hary berpindah posisi duduk, tidak berdekatan dengan Syarwan yang makan semeja dengan Wagub. Syarwan merasa ada yang tidak pas, dan ia ingin membicarakannya dengan Hary. Hary menolak dan mengatakan bahwa hal itu dapat disampaikan di pesawat saja.

Pembicaraan di pesawat batal. Sesampainya di Jakarta, Syarwan berkali-kali mencoba menghubungi Hary untuk membahas persoalan.

Lagi-lagi, tidak ada waktu yang disediakan Hary. Terakhir, Syarwan kembali menyatakan ingin bertemu dengan membawa berkas berisi lima poin saran untuk perkembangan partai. Namun, Hary kembali tidak dapat ditemui.

"Saya tidak dapat menerima sikap seperti itu. Semestinya, ada perilaku dan tata krama Timur menghormati orang yang lebih tua, apalagi saya sudah menganggapnya sebagai anak. Saya tidak tahu apa alasannya tidak memberi peluang untuk bicara. Saya masuk ke partai bukan karena menginginkan jabatan politik. Saya hanya ingin membagi pengalaman kepada orang-orang muda," kata Syarwan.

Kecewa

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Al Azhar, yang mendampingi Syarwan dalam pertemuan, mengungkapkan, Syarwan tidak layak diperlakukan tidak hormat oleh siapa pun, termasuk pemimpin partai seperti Hary Tanoesoedibjo.

LAM merasa kecewa dengan Perindo yang memperlakukan tokoh Melayu bergelar Datuk Lela Setia Negara itu dengan tidak hormat.

"Selaku lembaga yang memberi gelar kehormatan itu, kami Lembaga Adat Melayu bertanggung jawab menjaga marwah dan kehormatan yang bersangkutan (Syarwan). Kami tidak dapat menerima perlakuan seperti itu," kata Al Azhar.

Entah ada hubungannya atau tidak, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo pada Rabu (18/11/2015) berencana berkunjung ke Pekanbaru untuk melantik kepengurusan Perindo Riau.

Hanya, menurut Syarwan, tidak ada hubungan antara pengumuman kemunduran dari partai dan rencana Hary ke Pekanbaru.

"Ini cuma kebetulan saja karena kebetulan saya lagi di Pekanbaru. Besok saya juga ada acara di Kabupaten Meranti," kata Syarwan yang selama ini bermukim di Cimahi, Jawa Barat. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com