Kontras Permasalahkan LPSK yang Tolak Upaya Advokasi Rekan Salim Kancil

Kompas.com - 09/11/2015, 17:06 WIB
Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Muhammad Ananto Setiawan, saat ditemui di Kantor LBH Jakarta Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraPeneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Muhammad Ananto Setiawan, saat ditemui di Kantor LBH Jakarta Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2015)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Muhammad Ananto Setiawan, menilai penegakan hukum yang dilakukan terkait kasus tambang pasir ilegal di Lumajang cenderung tidak serius.

Padahal, kegiatan tambang ilegal itu telah menewaskan aktivis petani, Salim Kancil.

Tidak hanya itu, Ananto juga menilai perlindungan terhadap saksi kasus Salim Kancil tersebut kurang optimal.

"Tidak hanya polisi yang gagal dalam memberikan perlindungan hak dan saksi, tapi juga ada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang tidak berhasil mengimplementasikan amanat undang-undang," kata Ananto di Jakarta, Senin (9/11/2015).

Undang-undang yang dimaksud, menurut Ananto, adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bahkan, Ananto menuturkan, rekan Salim Kancil yang juga menjadi korban intimidasi, yaitu Tosan, bersama rekan-rekannya sempat berkeinginan pergi ke Jakarta pada Jumat (30/10/2015) lalu untuk melakukan advokasi. Namun, rencana itu ditolak LPSK.

"Alasannya LPSK tidak bisa menjamin keselamatan aktivis-aktivis anti tambang tersebut kalau mereka melakukan upaya-upaya advokasi di Jakarta," tutur Ananto.

Menurut dia, bukanlah kewenangan LPSK untuk memberikan izin atau tidak bagi orang-orang yang ingin memperjuangkan haknya dan lingkungannya.

Pasca-pelarangan tersebut, Ananto melanjutkan, pada keesokan harinya (31/10/2015), terjadi peristiwa perusakan rumah aktivis antitambang, Abdul Hamid. Ini berlanjut dengan ancaman terhadap tiga jurnalis pada Kamis (5/11/2015).

Ananto memandang perlu adanya undang-undang perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia, termasuk aktivis antitambang.

"Kami melihat di sini ada karut marut dalam upaya perlindungan," ucapnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X