Kontras: Polisi Hanya Tangkap "Otak Kecil' Kasus Pembunuhan Salim Kancil

Kompas.com - 09/11/2015, 14:55 WIB
Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Muhammad Ananto Setiawan, saat ditemui di Kantor LBH Jakarta Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraPeneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Muhammad Ananto Setiawan, saat ditemui di Kantor LBH Jakarta Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2015)
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Muhammad Ananto Setiawan menilai kepolisian tidak serius dalam mengungkap kasus pembunuhan Salim Kancil, petani penolak tambang pasir di Lumajang, Jawa Timur. 

Polisi dianggap hanya mampu menangkap 32 orang pelaku lapangan sebagai tersangka, tanpa menyentuh aktor utama kasus tersebut.

"Sebetulnya sudah disebutkan bahwa ada banyak orang dan instansi yang terlibat di sana seperti kepolisian, Perhutani, DPRD Lumajang. Tapi sampai hari ini tidak berhasil diseret ke meja pengadilan oleh anggota polisi," kata Ananto dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Senin (9/11/2015).

Menurut dia, dari 32 orang yang berhasil diseret tersebut, hanya satu yang merupakan bagian dari otak atau aktor utama kasus Lumajang.

"Tapi masih otak yang kecilnya, kepala desa," tambah dia. (Baca: Preman Tambang Lumajang Sebar SMS Teror )

Selain itu, Ananto menambahkan, berdasarkan informasi dari rekan Salim Kancil yang juga korban intimidasi, yaitu Tosan,  yang tertangkap hanyalah pelaku lapangan atau yang sering disebut Tim 12.

Sedangkan jumlah pelaku, menurut Tosan, lebih dari 32 orang bahkan bisa mencapai 50 orang. (Baca: Polisi Usut Kemungkinan Bupati Lumajang Terkait Tambang Pasir Ilegal )

"Kepala Desa bahkan menyebutkan bahwa banyak aparat yang terlibat. Namun tidak diseret sama polisi hingga hari ini," ungkap Ananto.

Ia menambahkan, kepolisian juga gagal dalam menerapkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam aturab itu, kepolisian seharusnya memberi perlindungan terhadap saksi. (Baca: Pengeroyok dan Pembunuh Salim Kancil Berjumlah 24 Orang )

"Dalam hal ini Abdul Hamid yang pada tanggal 31 Oktober kemarin mendapat ancaman. Berlanjut ke tanggal 5 November dimana tiga orang jurnalis mendapatkan ancaman juga," tutur Ananto. (Baca: AJI: Ancaman Pembunuhan Jurnalis di Lumajang Persoalan Serius  )

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Nasional
Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Nasional
Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Nasional
 Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Nasional
Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Nasional
Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nasional
Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Nasional
Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Nasional
Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Nasional
Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Nasional
Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Nasional
Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Nasional
AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

Nasional
Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X