Kompas.com - 07/11/2015, 09:06 WIB
EditorCaroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Eropa mengkaji permintaan kebijakan bebas visa Schengen bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang diajukan Pemerintah RI, demikian keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Jumat (6/11/2015).

"Upaya Pemerintah Indonesia selama ini terus dilakukan, baik melalui masing-masing Negara Eropa maupun melalui Komisi Eropa," kata Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, dalam keterangan Kemenlu.

Menurut dia, Dewan Eropa akan meminta tiga badan utama terkait pembebasan visa Schengen, yaitu Frontex, Europol dan EASO untuk mengkaji kebijakan bagi WNI.

"Apabila hasil kajian positif, maka Dewan dan Komisi Eropa akan mengusulkan Rancangan Regulasi Perubahan status Indonesia untuk mendapatkan bebas visa Schengen," kata Retno, yang mantan Duta Besar RI di Kerajaan Norwegia & Islandia (2005-2008) dan Kerajaan Belanda  (2013-2015).

Soal permintaan bebas visa Schengen bagi WNI itu juga dibahas dalam pertemuan bilateral antara Retno LP Marsudi dengan Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri Uni Eropa (HRVP) Federica Mogherini di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri Asia-Europe Meeting (ASEM).

Dalam pertemuan bilateral itu, antara lain dibahas proses awal yang sedang dilakukan Uni Eropa dalam rangka menanggapi usulan Indonesia mengenai pembebasan visa bagi WNI untuk melakukan kunjungan singkat ke negara-negara di wilayah Schengen.

Mogherini juga menyampaikan harapan, agar Presiden Joko Widodo  (Jokowi) dapat melakukan kunjungan ke Brussels, ibukota Kerajaan Belgia yang juga ibukota pemerintahan bersama UniEropa.

Kedua menteri pun membahas berbagai hal yang dapat dijadikan hasil nyata jika kunjungan Presiden Jokowi dilakukan.

Menurut Kemlu RI, Komisi Eropa sudah memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang diusulkan untuk dikaji oleh Dewan Eropa. Usulan itu diperkirakan akan disampaikan ke Dewan Eropa pada awal 2016.

Visa Schengen saat ini berlaku di 26 negara anggota Uni Eropa.

Uni Eropa dalam strategi kebijakan hubungan bilateral barunya telah mengidentifikasi kawasan Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sebagai kawasan dan negara mitra yang akan dimajukan hubungan bilateralnya.

Selain itu, Uni Eropa melihat Indonesia sebagai mitra kunci untuk memajukan berbagai kerja sama regional dan global, termasuk stabilitas di masing-masing kawasan, pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) ataupun tantangan keamanan non-tradisional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Nasional
Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Nasional
MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

Nasional
Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Nasional
Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Nasional
Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Nasional
Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Nasional
Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Nasional
Ridwan Kamil: Polisi Terus Siaga Pasca-bom Bunuh Diri di Astanaanyar

Ridwan Kamil: Polisi Terus Siaga Pasca-bom Bunuh Diri di Astanaanyar

Nasional
KSAL Fokus ke Deradikalisasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil

KSAL Fokus ke Deradikalisasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil

Nasional
Keluarga Korban Tak Heran Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Desak Pengusutan Ulang

Keluarga Korban Tak Heran Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Desak Pengusutan Ulang

Nasional
Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Nasional
Hakordia 2022: Ironi Adik-Kakak Terjerat Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Ironi Adik-Kakak Terjerat Kasus Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.