Menkes Angkat Bicara soal Praktik Suap Perusahaan Farmasi kepada Dokter

Kompas.com - 06/11/2015, 22:31 WIB
ILUSTRASI SUAP: Jaksa Penuntut Umum menyiapkan barang bukti berupa uang pecahan dolar Amerika Serikat dalam sidang mantan Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Selasa (25/2/2014). Dalam sidang tersebut diperiksa sebagai saksi Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoeghana dan mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno terkait pengurusan tender proyek di SKK Migas. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA DANY PERMANAILUSTRASI SUAP: Jaksa Penuntut Umum menyiapkan barang bukti berupa uang pecahan dolar Amerika Serikat dalam sidang mantan Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Selasa (25/2/2014). Dalam sidang tersebut diperiksa sebagai saksi Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoeghana dan mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno terkait pengurusan tender proyek di SKK Migas. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyatakan, suap perusahaan farmasi kepada para dokter nantinya menjadi ranah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Praktik suap perusahaan farmasi ini diungkap majalah Tempo, beberapa waktu lalu.

"Nanti kami serahkan ke IDI karena di sana ada majelis untuk kedokteran," ujar Nila di Gedung KPK, Jumat (6/11/2015).

Untuk mencegah adanya praktik koruptif, termasuk gratifikasi di Kementerian Kesehatan, Nila berkonsultasi dengan KPK. Menurut dia, tak hanya pejabat tinggi kementerian yang wajib melaporkan gratifikasi, tetapi juga bawahannya.

"Saya kira waktunya ini diperbaiki, termasuk hal-hal yang dikaitkan dengan dunia kesehatan," kata Nila.

Sementara itu, pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, pejabat Kemenkes ataupun dokter juga harus mewaspadai gratifikasi.

Menurut dia, gratifikasi tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga benda-benda lain yang dianggap berharga dengan tujuan untuk kepentingan tertentu.

"Bagaimana menghilangkan gratifikasi tanpa harus merugikan pihak-pihak, pasien, dokter, dan RS," kata Johan.

Jadi rahasia umum

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Sabir Alwi mengatakan, praktik suap tersebut memang sudah menjadi rahasia umum.

"Pada prinsipnya, dokter tidak boleh menerima imbalan pabrik farmasi yang pengaruhi dia menulis resep dan obat tertentu. Namun, itu bukan persoalan baru. Persoalan lama itu," kata Sabir. (Baca: Ada Hukum Etik dan Pidana bagi Oknum Dokter yang Terima Suap Perusahaan Farmasi) 

Pemberian kepada oknum dokter tak hanya berupa uang, tetapi dalam bentuk lain, seperti tiket jalan-jalan ke luar negeri hingga mobil.

Sabir mengatakan, dalam kode etik kedokteran, praktik tersebut tentu tidak dibenarkan dan telah diatur dalam undang-undang. Menurut Sabir, masalah ini sulit dihilangkan atau sama saja dengan perbuatan melawan hukum lainnya.

Sabir mengatakan, MKDKI sangat jarang menerima laporan penerimaan suap oleh dokter. Sebab, masalah ini lebih sering ditangani oleh organisasi profesi, yaitu IDI.

Dengan bukti yang cukup, oknum dokter tersebut seharusnya tak hanya dihukum secara etik, tetapi juga hukuman pidana. Selain itu, menurut Sabir, organisasi profesi kedokteran berperan besar membuat para dokter tidak melakukan perbuatan menyimpang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Sembako bagi Warga Miskin Jabodetabek Diantar Tiap Pekan

Jokowi Minta Sembako bagi Warga Miskin Jabodetabek Diantar Tiap Pekan

Nasional
Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Menkominfo: Penggunaan Internet Meningkat hingga 10 Persen, Paling Banyak dari Permukiman

Menkominfo: Penggunaan Internet Meningkat hingga 10 Persen, Paling Banyak dari Permukiman

Nasional
6.486 WNI Pulang dari Malaysia Lewat Entikong, Semua Negatif Covid-19

6.486 WNI Pulang dari Malaysia Lewat Entikong, Semua Negatif Covid-19

Nasional
Sri Mulyani Sebut ASN Golongan I, II dan III Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Sri Mulyani Sebut ASN Golongan I, II dan III Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Nasional
Pemerintah: 14.354 Spesimen Telah Diperiksa untuk Covid-19

Pemerintah: 14.354 Spesimen Telah Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Atasi Covid-19, Pemerintah Rekrut 17.190 Relawan Medis dan Non-Medis

Atasi Covid-19, Pemerintah Rekrut 17.190 Relawan Medis dan Non-Medis

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.738 Kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: Sebaran 2.738 Kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Nasional
Pemerintah Sebut Banyak Manfaat yang Didapat dari PSBB di Jakarta

Pemerintah Sebut Banyak Manfaat yang Didapat dari PSBB di Jakarta

Nasional
Dari 2.738 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.369 Ada di Jakarta

Dari 2.738 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.369 Ada di Jakarta

Nasional
Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

Nasional
UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

Nasional
Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X