Kompas.com - 06/11/2015, 14:25 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Anggota Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar mengaku pernah mendengar informasi bahwa ada permintaan uang sebesar Rp 12 miliar dari pimpinan Komisi VIII DPR RI kepada Menteri Agama yang saat itu dijabat Suryadharma Ali.

Uang tersebut untuk memuluskan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji agar segera disahkan.

"Saya dapat cerita dari Sekjen Departemen Agama (Bahrun Hayat). Pimpinan waktu itu minta Pak Surya uang Rp 12 miliar. Uang pengesahan," ujar Hasrul saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Pasalnya, saat itu pembahasan BPIH di Komisi VIII DPR berlangsung alot dan memakan waktu panjang. (Baca: Politisi PPP Ini Mengaku Kenalkan Calo Pemondokan kepada Komisi VIII DPR)

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar
Hasrul mengatakan, DPR ingin biaya yang dikeluarkan murah, tetapi kualitasnya tinggi. Sementara menurut Suryadharma, hal tersebut sulit diwujudkan. Begitu diminta mengeluarkan uang Rp 12 miliar, kata dia, Suryadharma menolaknya.

"Dia (Suryadharma) bilang ke saya, 'Daripada saya keluarkan uang itu, lebih baik saya berhenti jadi Menteri Agama," kata Hasryl, menirukan ucapan Suryadharma kepada Bahrun, saat itu.

Hasrul mengatakan, selain karena alasan ketidaksepahaman soal BPIH, konflik antara Suryadharma dan Komisi VIII diperparah dengan adanya permintaan uang tersebut. (Baca: Saksi: Suryadharma Perintah Loloskan Pemondokan yang Tak Layak untuk Jemaah)

Akhirnya, Komisi VIII yang dipimpin oleh Abdul Kadir Karding dan Suryadharma sepakat melakukan islah. Meski demikian, sejak saat itu, kata Hasrul, hubungan Komisi VIII dengan Suryadharma tak harmonis lagi.

Sebelumnya, Suryadharma membantah memfasilitasi berbagai kepentingan Komisi VIII terkait ibadah haji. (Baca: Saksi Ungkap Ada Calo Setor Uang Pemondokan ke Suryadharma Ali)

Pasalnya, Suryadharma menganggap saat itu hubungannya dengan Komisi VIII DPR RI tidak harmonis.

Ketidakharmonisan tersebut, kata dia, menyebabkan kesepakatan mengenai BPIH saat itu tak kunjung "ketok palu".

"Hubungan saya dengan Komisi VIII tidak baik dan memuncak pada 2012. Ini menyebabkan penetapan biaya haji terkatung-katung dan tidak ada kepastian waktu," ujar Suryadharma.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR dan Pemerintah Diminta Buka Partisipasi Publik, Jangan Buru-Buru Sahkan RKUHP

DPR dan Pemerintah Diminta Buka Partisipasi Publik, Jangan Buru-Buru Sahkan RKUHP

Nasional
UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

Nasional
Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Nasional
UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

Nasional
Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.