Kompas.com - 06/11/2015, 14:25 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Anggota Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar mengaku pernah mendengar informasi bahwa ada permintaan uang sebesar Rp 12 miliar dari pimpinan Komisi VIII DPR RI kepada Menteri Agama yang saat itu dijabat Suryadharma Ali.

Uang tersebut untuk memuluskan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji agar segera disahkan.

"Saya dapat cerita dari Sekjen Departemen Agama (Bahrun Hayat). Pimpinan waktu itu minta Pak Surya uang Rp 12 miliar. Uang pengesahan," ujar Hasrul saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Pasalnya, saat itu pembahasan BPIH di Komisi VIII DPR berlangsung alot dan memakan waktu panjang. (Baca: Politisi PPP Ini Mengaku Kenalkan Calo Pemondokan kepada Komisi VIII DPR)

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar
Hasrul mengatakan, DPR ingin biaya yang dikeluarkan murah, tetapi kualitasnya tinggi. Sementara menurut Suryadharma, hal tersebut sulit diwujudkan. Begitu diminta mengeluarkan uang Rp 12 miliar, kata dia, Suryadharma menolaknya.

"Dia (Suryadharma) bilang ke saya, 'Daripada saya keluarkan uang itu, lebih baik saya berhenti jadi Menteri Agama," kata Hasryl, menirukan ucapan Suryadharma kepada Bahrun, saat itu.

Hasrul mengatakan, selain karena alasan ketidaksepahaman soal BPIH, konflik antara Suryadharma dan Komisi VIII diperparah dengan adanya permintaan uang tersebut. (Baca: Saksi: Suryadharma Perintah Loloskan Pemondokan yang Tak Layak untuk Jemaah)

Akhirnya, Komisi VIII yang dipimpin oleh Abdul Kadir Karding dan Suryadharma sepakat melakukan islah. Meski demikian, sejak saat itu, kata Hasrul, hubungan Komisi VIII dengan Suryadharma tak harmonis lagi.

Sebelumnya, Suryadharma membantah memfasilitasi berbagai kepentingan Komisi VIII terkait ibadah haji. (Baca: Saksi Ungkap Ada Calo Setor Uang Pemondokan ke Suryadharma Ali)

Pasalnya, Suryadharma menganggap saat itu hubungannya dengan Komisi VIII DPR RI tidak harmonis.

Ketidakharmonisan tersebut, kata dia, menyebabkan kesepakatan mengenai BPIH saat itu tak kunjung "ketok palu".

"Hubungan saya dengan Komisi VIII tidak baik dan memuncak pada 2012. Ini menyebabkan penetapan biaya haji terkatung-katung dan tidak ada kepastian waktu," ujar Suryadharma.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Nasional
Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Nasional
Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Nasional
Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Nasional
2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

Nasional
Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Nasional
Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Nasional
Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Nasional
Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Nasional
Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.