Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PPP Ini Mengaku Kenalkan Calo Pemondokan kepada Komisi VIII DPR

Kompas.com - 06/11/2015, 12:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Anggota Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi penyelenggaraan ibadah haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Dalam kesaksiannya, Hasrul mengaku, ada keinginan dari Komisi VIII ketika itu untuk ikut serta dalam proses penentuan pemondokan dan katering.

Hasrul lalu memperkenalkan sejumlah anggota Komisi VIII dengan calo perumahan bernama Saleh Saleem Badegel.

"Saya merealisasikan permintaan Komisi VIII untuk berbisnis, tapi tidak ada rekanan. Makanya dikenalkan dengan Saleh Badegel," ujar Hasrul di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Hasrul mengatakan, anggota Komisi VIII yang diperkenalkan dengan Saleh antara lain, Chairunnisa, Zulkarnaen Jabar, Jazuli Juwaini, dan Said Abdullah. (baca: Saksi: Suryadharma Perintah Loloskan Pemondokan yang Tak Layak untuk Jemaah)

Saat itu, mereka yang merupakan tim panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji datang ke Arab Saudi untuk melakukan cek dan pengawasan pemondokan yang hendak disewa.

Kedatangan mereka kemudian disambut oleh Konsul Haji Mohammad Syairozi Dimyathi. Kemudian, datanglah Saleh ke dalam pertemuan itu.

"Saya kenalkan Saleh dan Syairozi, dia kerja di sini lama urus haji mana tahu memungkinkan bisa dibantu," ujar politisi PPP yang kini duduk di Komisi III DPR. (baca: Saksi Ungkap Ada Calo Setor Uang Pemondokan ke Suryadharma Ali)

Hasrul menambahkan, saat itu Saleh bekerja sebagai makelar di Al Mukharah. Setelah pertemuan, Hasrul memberi Saleh oleh-oleh untuk dibawa pulang.

Dalam sidang sebelumnya, Saleh mengaku ditunjuk Komisi VIII DPR RI sebagai perantara untuk mencari pemondokan haji tahun 2012. (Baca: Suryadharma: Ada Permintaan Sisa Kuota Haji dari Istana, KIB II, DPR, dan Ponpes)

Saleh mengaku diperkenalkan oleh Hasrul Azwar kepada anggota Komisi VIII lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Hasrul meminta Syairozi membantu Saleh meloloskan pemondokan yang diajukan.

"Mereka katakan, Pak Saleh Badegel tolong dibantu kalau ada sesuatu hal menyangkut perumahan," kata Saleh.

Saleh membantah adanya pembicaraan mengenai pembagian fee. Dalam berkas dakwaan Suryadharma, mereka membahas fee yang disepakati. (baca: Calo Ini Mengaku Beri "Fee" 106.000 Dollar AS kepada Mantan Anggota Komisi VIII)

Adapun kesepakatan itu adalah fee untuk anggota Poksi di Komisi VIII DPR RI dalam penyewaan perumahan di Madinah sejumlah 30 riyal Saudi per jemaah dan di Jeddah sejumlah 20 riyal Saudi per jemaah.

Sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, Suryadharma memberi kesempatan kepada anggota Komisi VIII DPR-RI untuk mengajukan nama-nama majmuah penyedia perumahan di Jeddah dan Madinah kepadanya maupun kepada Tim Penyewaan Perumahan.

Kemudian, anggota kelompok fraksi (Poksi) dalam Komisi VIII DPR-RI menunjuk Hasrul Azwar sebagai koordinator Poksi pada Komisi VIII DPR-RI, kecuali Poksi Partai Demokrat yang dikoordinir oleh Nurul Iman Mustofa. (baca: Saksi Ungkap Ada Calo Setor Uang Pemondokan ke Suryadharma Ali)

Meskipun terdapat dua koordinator Poksi, tetapi Komisi VIII DPR-RI sepakat menunjuk Hasrul yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP PPP sebagai penghubung antara Komisi VIII DPR-RI dengan Suryadharma.

Selanjutnya, anggota Komisi VIII DPR-RI yang diwakili oleh Hasrul menyerahkan beberapa nama majmuah kepada Syairozi untuk disewa dan dipergunakan sebagai penyedia perumahan jemaah haji, di antaranya Majmuah Mubarak, Mukhtaroh, Majd Al Khomri, dan Majmuah Ilyas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com