Kompas.com - 06/11/2015, 07:42 WIB
Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti memberikan keterangan saat konferensi pers seusai pertemuan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Panglima TNI, dan sejumlah tokoh agama di Jakarta, Kamis (23/7/2015). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWANKepala Polri Jenderal Badrodin Haiti memberikan keterangan saat konferensi pers seusai pertemuan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Panglima TNI, dan sejumlah tokoh agama di Jakarta, Kamis (23/7/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Surat Edaran Kepala Polri Nomor SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau ‘hate speech’ menuai pro dan kontra di masyarakat.

Ada yang menilai bahwa surat edaran itu mengekang kebebasan berpendapat, terutama kritik terhadap pemerintah.

Pendapat itu salah satunya dikemukakan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa.

"Rezim Jokowi seperti takut atas kritikan yang ada saat ini," kata Desmond, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2015) lalu.

Politisi Partai Gerindra itu menuding, surat edaran itu merupakan bentuk lain dari pasal larangan penghinaan presiden yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Amir Syamsudin, turut angkat bicara. Dia menduga, pemerintah memiliki agenda tertentu di balik terbitnya surat edaran ini. Sebab, kemunculannya nyaris bersamaan waktunya dengan peristiwa pencemaran nama baik pemimpin negara atau tokoh tertentu.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Luhut Pangaribuan mengatakan, karena surat edaran itu mencantumkan pasal-pasal yang sudah ada di berbagai undang-undang, dia meminta Kapolri mencabut surat edaran itu.

"Dicabutnya surat edaran tidak mengurangi kewenangan polisi menangani kasus hate speech itu," kata Luhut di Kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Salah satu Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Muhammad Nasser menilai berbeda. Ia tak khawatir bahwa surat edaran itu akan membelenggu kebebasan berpendapat. Kekhawatirannya, personel kepolisian yang tidak mampu menerjemahkan edaran tersebut dengan baik.

Oleh karena itu, Nasser meminta Mabes Polri harus benar-benar menyeleksi personel yang akan ditempatkan sebagai kepala satuan wilayah (Kasatwil) di daerah-daerah yang rawan konflik horizontal.

"Jadi di daerah rawan konflik, tidak boleh lagi menempatkan sembarang personel sebagai Kasatwil. Jangan tempatkan personel yang tak paham soal penanganan 'hate speech'. Harus personel yang sudah teruji," ujar Nasser.

Kedua, Polri harus menerbitkan aturan atau panduan teknis yang lebih detil seiring dengan diterbitkannya edaran itu. Nasser menganggap, Polri tidak bisa begtu saja menyerahkan implementasi edaran tersebut kepada Kasatwil. Harus ada pedoman teknis terkait penanganan kasus terkait 'hate speech'.

Dengan demikian, lanjut Nasser, apa yang dikhawatirkan pihak yang kontra bisa dijawab dengan kerja polisi-polisi terbaik di lapangan.

Jawaban Kapolri

Sadar menjadi polemik, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengundang sejumlah pimpinan media massa dan wartawan, Kamis (5/11/2015), ke Mabes Polri. Pertemuan digelar di Ruang Rupatama Kompleks Mabes Polri. 

Dengan suasana santai, Badrodin menjelaskan secara rinci asal-usul serta maksud dan tujuan surat edaran itu. Badrodin menyindir orang-orang yang berkomentar negatif tentang surat edaran itu. Dia mengatakan, orang-orang tersebut tidak paham benar dengan apa yang mereka ucapkan.

“Ada orang hukum bilang, SE ini harus dicabut. Ooh, dia enggak ngerti ini. Ada juga yang bilang, kok SE bisa ngalahin hukum yang berlaku. Wah, ini juga enggak mengerti hukum ini,” ujar Badrodin.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Nasional
IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

Nasional
4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

Nasional
Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Nasional
Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Nasional
Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Nasional
Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Nasional
Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Nasional
Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

Nasional
Revisi UU Otsus dan Kesejahteraan Papua

Revisi UU Otsus dan Kesejahteraan Papua

Nasional
Jokowi: Mencari Vaksin Covid-19 Tidak Mudah, Rebutan 215 Negara

Jokowi: Mencari Vaksin Covid-19 Tidak Mudah, Rebutan 215 Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X