Rizal Ramli Disenangi Publik karena Berani Kritik Pemerintah

Kompas.com - 05/11/2015, 15:35 WIB
Peneliti LSJ Ikhsan Rosidi, seusai memaparkan hasil survei satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, di Kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (5/11/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPeneliti LSJ Ikhsan Rosidi, seusai memaparkan hasil survei satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, di Kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (5/11/2015).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei menunjukkan bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menjadi salah satu menteri Kabinet Kerja yang dianggap memiliki kinerja yang cukup baik.

Publik menilai Rizal berani mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mendukung rakyat.

"Rizal Ramli gencar melakukan kritik terhadap koleganya yang bekerja tidak rasional. Hal ini yang paling disenangi publik," ujar peneliti Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Ikhsan Rosidi, dalam konferensi pers di Kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Dalam survei yang dilakukan LSJ atas satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rizal termasuk dalam lima menteri yang paling banyak disukai publik.


Sebanyak 40,1 persen responden menilai kinerja Rizal cukup baik. Menurut Ikhsan, kritik yang dilakukan Rizal dipersepsikan mencerminkan komitmen keberpihakan pada kepentingan rakyat dan kepentingan ekonomi nasional.

Salah satu kritik dari Rizal yang mendapat apresiasi responden adalah soal layanan listrik prabayar.

Selain itu, Rizal dinilai mampu memanfaatkan media massa untuk mengomunikasikan gagasan dan pemikirannya secara lugas dan elegan.

Hal itu terutama dilakukan saat Rizal baru dipilih sebagai menteri untuk menggantikan Indroyono Soesilo.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Nasional
KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X