Rizal Ramli Disenangi Publik karena Berani Kritik Pemerintah

Kompas.com - 05/11/2015, 15:35 WIB
Peneliti LSJ Ikhsan Rosidi, seusai memaparkan hasil survei satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, di Kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (5/11/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPeneliti LSJ Ikhsan Rosidi, seusai memaparkan hasil survei satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, di Kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (5/11/2015).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei menunjukkan bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menjadi salah satu menteri Kabinet Kerja yang dianggap memiliki kinerja yang cukup baik.

Publik menilai Rizal berani mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mendukung rakyat.

"Rizal Ramli gencar melakukan kritik terhadap koleganya yang bekerja tidak rasional. Hal ini yang paling disenangi publik," ujar peneliti Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Ikhsan Rosidi, dalam konferensi pers di Kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Dalam survei yang dilakukan LSJ atas satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rizal termasuk dalam lima menteri yang paling banyak disukai publik.

Sebanyak 40,1 persen responden menilai kinerja Rizal cukup baik. Menurut Ikhsan, kritik yang dilakukan Rizal dipersepsikan mencerminkan komitmen keberpihakan pada kepentingan rakyat dan kepentingan ekonomi nasional.

Salah satu kritik dari Rizal yang mendapat apresiasi responden adalah soal layanan listrik prabayar.

Selain itu, Rizal dinilai mampu memanfaatkan media massa untuk mengomunikasikan gagasan dan pemikirannya secara lugas dan elegan.

Hal itu terutama dilakukan saat Rizal baru dipilih sebagai menteri untuk menggantikan Indroyono Soesilo.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

Nasional
Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Nasional
KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

Nasional
Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Nasional
KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

Nasional
Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Nasional
Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Nasional
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Nasional
Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Nasional
KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

Nasional
Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Nasional
Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Nasional
Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X