Fadli Zon: Pak Ganjar Tak Mengerti Duduk Permasalahannya

Kompas.com - 05/11/2015, 14:54 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebaiknya tidak perlu ikut campur atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkannya. Fadli melaporkan aktivis antikorupsi, Ronny Maryanto. (Baca: Ganjar: Laporkan Balik Fadli Zon Saja)

"Pak Ganjar tidak mengerti duduk permasalahannya. Saya akan telepon Pak Ganjar supaya tahu background-nya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Fadli menjelaskan, kasus ini berawal pada masa Pilpres 2014. Ketika itu, Ronny melaporkan dugaan money politics yang dilakukan Fadli Zon saat kampanye pemilu legislatif di Pasar Bulu, Semarang.

"Saya dituduh bagi-bagi uang, padahal saya kasih pengemis Rp 50.000. Saya dilaporkan, saya melaporkan balik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Setelah melapor, Fadli mengaku tidak pernah lagi mengikuti perkembangannya. Kini, kasus itu kembali ramai diperbincangkan hingga Gubernur Jawa Tengah ikut berkomentar.

"Saya saja sudah lupa, itu jadi masa lalu. Saya diberi tahu sudah jadi pelimpahan," kata dia.

Fadli mengaku akan mencabut laporannya dan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan jika Ronny meminta. 

Sebelumnya, Ganjar menyatakan dukungan atas langkah aktivis antikorupsi, Ronny Maryanto, yang melaporkan dugaan money politics yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kepada Panitia Pengawas Pemilu saat Pemilu 2014 lalu.

Meski Ronny menjadi tersangka pencemaran nama baik, Ganjar menilai hal tersebut menunjukkan partisipasi rakyat untuk menciptakan pemilu yang bersih.

"Ronny, jangan menyerah. Anda harus lawan. Kalau perlu, gunakan semua alat bukti ketika dulu melaporkan Fadli ke Panwas. Lawan dia dengan baik, dengan bukti adanya dugaan money politics," kata Ganjar, Rabu (4/11/2015).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X