Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Setahun Jokowi-JK, Birokrasi Pelayanan Publik Membaik

Kompas.com - 03/11/2015, 14:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja birokrasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada bidang pelayanan publik dipersepsikan membaik. Hal ini diketahui berdasarkan temuan survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP).

Sebesar 44,3 persen responden menilai bahwa birokrasi pelayanan publik semakin baik dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sebanyak 42,8 persen mempersepsikan sama saja dengan pemerintahan sebelumnya. Hanya 10,5 persen yang menyatakan bahwa birokrasi pemerintah Jokowi-JK semakin buruk jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

"Dengan demikian, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan di bidang pelayanan publik mengalami penurunan. Pada survei LKP Mei 2015, responden yang menyatakan semakin buruk masih sebesar 16,7 persen," kata CEO Lembaga Klimatologi Publik Usman Rachman, dalam jumpa pers rilis survei LKP, di Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Dia menilai, tingkat kepuasan masyarakat tinggi karena kinerja Jokowi-JK yang berhasil memangkas sejumlah birokrasi pelayanan publik. Misalnya, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, bisa didapatkan masyarakat dengan mudah karena adanya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Meningkatnya kepuasan ini, lanjut dia, tidak terlepas dari kinerja menteri-menteri yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, seperti Menteri Sosial Khofifah Indar Prawansa, Menteri Pendidikan Anies Baswedan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Ketiga menteri ini dinilai menunjukkan kinerja yang baik oleh para responden.

Survei LKP dilakukan pada 24-29 Oktober 2015 di 34 Provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 784 responden. Sampel ini diambil melalui teknik multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 3,5 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan berpedoman kuesioner. Survei dibiayai oleh Yayasan Stasiun Cuaca Politik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Hari Ketiga di NTT, Jokowi akan Resmikan Rumah Sakit hingga Katedral

Hari Ketiga di NTT, Jokowi akan Resmikan Rumah Sakit hingga Katedral

Nasional
Wacana Menghapus Pemilihan Langsung Gubernur DKI di Dalam Draf RUU DKJ

Wacana Menghapus Pemilihan Langsung Gubernur DKI di Dalam Draf RUU DKJ

Nasional
Hari Ini, Firli Bahuri Kembali Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan SYL

Hari Ini, Firli Bahuri Kembali Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan SYL

Nasional
Dapat Keluhan soal Lingkungan Rusak dan Diskriminasi Warga Adat, Ganjar: Ini Dilema...

Dapat Keluhan soal Lingkungan Rusak dan Diskriminasi Warga Adat, Ganjar: Ini Dilema...

Nasional
Hari Ini, Ganjar ke Samarinda, Mahfud Hadiri Pelantikan Guru Besar UI

Hari Ini, Ganjar ke Samarinda, Mahfud Hadiri Pelantikan Guru Besar UI

Nasional
Amnesty Internasional Sebut Dugaan Intimidasi terhadap Butet Kartaredjasa Mengingatkan Masa Orde Baru

Amnesty Internasional Sebut Dugaan Intimidasi terhadap Butet Kartaredjasa Mengingatkan Masa Orde Baru

Nasional
Hari Kesembilan Kampanye, Anies ke Bengkulu, Cak Imin Lanjutkan Safari di Aceh

Hari Kesembilan Kampanye, Anies ke Bengkulu, Cak Imin Lanjutkan Safari di Aceh

Nasional
Blunder Asam Sulfat Dalam Telaah Komunikasi

Blunder Asam Sulfat Dalam Telaah Komunikasi

Nasional
PKS Mengaku Tak Tahu Siapa Pengusul Gubernur DKI Ditunjuk Presiden di Draf RUU DKJ

PKS Mengaku Tak Tahu Siapa Pengusul Gubernur DKI Ditunjuk Presiden di Draf RUU DKJ

Nasional
Makan Siang bareng Hendropriyono, Prabowo: Tukar Pikiran Politik Pertahanan

Makan Siang bareng Hendropriyono, Prabowo: Tukar Pikiran Politik Pertahanan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

Nasional
Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com