Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mukernas PKS Akan Kritisi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 03/11/2015, 08:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, 3-4 November 2015.

Mukernas ini salah satunya akan mengagendakan penyampaian kritik terhadap satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, agenda pada hari pertama Mukernas ke-4 PKS adalah pidato politik Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Mardani mengatakan, pidato yang akan disampaikan Salim Segaf lebih menyampaikan pesan-pesan kepada kader dan rakyat Indonesia.

Pada hari kedua, giliran Presiden PKS Sohibul Iman yang berpidato. Dalam pidato itu, PKS akan menyampaikan kritiknya terhadap satu tahun Jokowi-JK.

"Presiden PKS akan lebih menekankan pada evaluasi satu tahun perjalanan Pemerintahan Jokowi-JK lewat kritik konstruktif," ucap Mardani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/11/2015).

Ia melanjutkan, PKS bersama Koalisi Merah Putih (KMP) akan lebih memainkan peran yang konstruktif fundamental dalam transformasi struktural. PKS akan mendorong KMP sebagai oposisi yang kuat lewat solusi alternatif dari setiap kritikan.

"Contohnya catatan soal RAPBN, ke depan kita akan kritisi kebijakan Pemerintah sembari mengajukan RAPBN alternatif versi DPR," ujar Mardani.

Mardani juga melihat setahun Pemerintahan Jokowi-JK, KMP banyak memberi kelonggaran dalam mengambil kebijakan. Namun, selama empat tahun kedepan, KMP sebagai partai oposisi akan mencoba lebih kritis.

"Ke depan check and balance butuh oposisi yang kuat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com