Presiden Indonesia Selalu Disalahkan dalam Masa Transisi Demokrasi

Kompas.com - 03/11/2015, 05:00 WIB
Antusias warga menyambut pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang naik kereta kuda dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2014). KOMPAS/AGUS SUSANTOAntusias warga menyambut pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang naik kereta kuda dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2014).
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh: Antony Lee

DEPOK, KOMPAS - Indonesia menjadi contoh sukses pengalaman transisi demokrasi dibandingkan negara-negara lain di Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Latin.

Namun, demokratisasi ini dinilai publik di Indonesia belum banyak membawa perubahan positif di bidang tata kelola pemerintahan yang baik. Kerap kali kegagalan itu dijatuhkan ke pundak para presiden Indonesia.

Demikian antara lain disampaikan Richard Robinson, guru besar emeritus Asia Research Centre dari Murdoch University dalam paparannya sebagai pembicara kunci Biannual International Conference on Indonesian Politics and Government 2015 bertajuk "Directions of Democratic Reforms and Government Effectiveness" di Universitas Indonesia, Depok, Senin (2/11/2015).


Hadir pula sebagai pembicara kunci kedua Nankyung Choi, asisten profesor City University of Hongkong.

Menurut Richard, kisah sukses demokrasi transisi di Indonesia bisa dilihat dari keberadaan pemilihan umum yang berlangsung relatif efisien dan damai untuk memilih dan mengubah pemerintah.

Selain itu, masyarakat juga sudah menikmati kebebasan besar di berbagai segi kehidupan.

Namun, ia juga mencatat muncul pendapat bahwa Indonesia belum mampu maksimal menampilkan "paket-paket" positif demokratisasi, yakni tata kelola pemerintahan yang baik, administrasi yang jujur, kemakmuran ekonomi, dan persamaan sosial.

Di sisi lain, katanya, muncul kritik soal politik uang, sinisme mendalam soal korupsi, birokrasi publik, yudisial, dan parlemen.

Menurut dia, sebagian publik, terutama komentator politik dan di media, menyalahkan buruknya kepemimpinan.

Semua kegagalan itu dijatuhkan ke pundak pemimpin, termasuk para presiden di Indonesia.

Presiden ke-3 BJ Habibie, kata Richard, umumnya disebut terlalu eksentrik untuk menerapkan kebijakan praktikal.

Sementara presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dinilai terlalu sulit diprediksi dan idealistik, sementara presiden ke-5 Megawati disebut elitis dan terisolasi.

"Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak bisa mengambil kebijakan cepat. Sekarang setelah masa bulan madu berakhir, Jokowi juga secara luas disebut terlalu tidak berpengalaman dan naif secara politik," kata Richard.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X