Kompas.com - 02/11/2015, 22:42 WIB
Gubernur Papua Barnabas Suebu menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana APBD dengan tersangka Bupati Yapen Waropen Daud Sulaiman Betawi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (17/9/2008).
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOGubernur Papua Barnabas Suebu menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana APBD dengan tersangka Bupati Yapen Waropen Daud Sulaiman Betawi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (17/9/2008).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu, dituntut tujuh tahun dan enam bulan penjara oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Barnabas dianggap terbukti mengarahkan kegiatan detail engineering design (DED) Danau Paniai dan Sentani tahun 2008 serta DED Sungai Urumuka dan Memberamo tahun 2009 dan 2010 agar dilaksanakan oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ), perusahaan miliknya.

Atas perbuatannya tersebut, Barnabas telah memperkaya diri sebesar Rp 550 juta.

"Menuntut, menyatakan terdakwa Barnabas Suebu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua," ujar jaksa Agus Prasetya Raharja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/11/2015) malam.

Selain itu, Barnabas dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Barnabas dianggap bersama-sama melakukan korupsi dengan Direktur Utama PT KPIJ Lamusi Didi dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Jannes Johan Karubaba. Keduanya juga dituntut bersamaan.

Lamusi dituntut delapan tahun penjara, sementara Jannes dituntut tujuh tahun penjara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut jaksa, Barnabas selaku gubernur telah ikut campur dalam proses pengadaan kegiatan DED Sentani dan panitia dengan cara meminta bantuan La Musi Didi untuk mencari tenaga ahli yang mampu mengerjakan kegiatan tersebut. La Musi Didi adalah Direktur Utama PT KPIJ yang merupakan perusahaan milik Barnabas.

(Baca Mantan Gubernur Papua Didakwa Rugikan Negara Rp 43 Miliar Terkait Proyek DED)

Barnabas juga mengarahkan Toto Purwanto selaku kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua agar pekerjaan DED Paniai dan Sentai dikerjakan oleh PT KPIJ.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tokoh Perempuan Ini Minta Anak Muda Terlibat dalam Pelaksanaan PON Papua

Tokoh Perempuan Ini Minta Anak Muda Terlibat dalam Pelaksanaan PON Papua

Nasional
Pemerintah Rampungkan Tiga Bendungan Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Rampungkan Tiga Bendungan Proyek Strategis Nasional

Nasional
Pemerintah Pilih PPKM Mikro, Komisi IX Minta Tempat Isolasi Diperkuat hingga Level Komunitas

Pemerintah Pilih PPKM Mikro, Komisi IX Minta Tempat Isolasi Diperkuat hingga Level Komunitas

Nasional
Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Tes Swab RS Ummi, Menantu Rizieq Banding

Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Tes Swab RS Ummi, Menantu Rizieq Banding

Nasional
Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Dalam Tahap Klarifikasi

Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Dalam Tahap Klarifikasi

Nasional
Pukat UGM: Keuntungan Negara Menyita Mobil Pinangki Tak Sebanding dengan Kerusakan yang Ditimbulkan

Pukat UGM: Keuntungan Negara Menyita Mobil Pinangki Tak Sebanding dengan Kerusakan yang Ditimbulkan

Nasional
Ketua Badan Pengkajian MPR: Tak Ada Kajian soal Perubahan Masa Jabatan Presiden

Ketua Badan Pengkajian MPR: Tak Ada Kajian soal Perubahan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Kemendikbud Ristek: Kebijakan PTM Terbatas Disesuaikan Kondisi Daerah

Kemendikbud Ristek: Kebijakan PTM Terbatas Disesuaikan Kondisi Daerah

Nasional
Menantu Rizieq Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Ini Hal yang Memberatkan

Menantu Rizieq Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Ini Hal yang Memberatkan

Nasional
Kasus Tes Usap RS Ummi, Menantu Rizieq Shihab Divonis 1 Tahun Penjara

Kasus Tes Usap RS Ummi, Menantu Rizieq Shihab Divonis 1 Tahun Penjara

Nasional
100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

Nasional
Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Nasional
DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

Nasional
Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Nasional
Mudahkan Masyarakat Laporkan Pelanggar Etik di KPK, Dewas Luncurkan Aplikasi 'Otentik'

Mudahkan Masyarakat Laporkan Pelanggar Etik di KPK, Dewas Luncurkan Aplikasi "Otentik"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X