Kompas.com - 02/11/2015, 20:09 WIB
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan perihal 10 kementerian dan lembaga yang mendapat anggaran terbesar dalam APBN 2016. Anggaran tersebut telah disetujui oleh DPR RI.

"Kami ingin menyampaikan daftar kementerian/lembaga yang mendapatkan pos belanja termasuk terbesar. Kami ambil 10 terbesar supaya clear," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Kesepuluh kementerian dan lembaga yang mendapat anggaran terbesar itu sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran Rp 104,1 triliun
2. Kementerian Pertahanan dengan Rp 99,5 triliun
3. Polri dengan Rp 73 triliun
4. Kementerian Kesehatan dengan Rp 63,5 triliun
5. Kementerian Agama dengan Rp 57,1 triliun
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rp 49,2 triliun
7. Kementerian Perhubungan dengan Rp 48,5 triliun
8. Kementerian Riset dan Teknologi dengan Rp 40,6 triliun
9. Kementerian Keuangan dengan Rp 39,3 triliun
10. Kementerian Pertanian dengan Rp 31,5 triliun.

Bambang menyebutkan, APBN 2016 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 4,7 persen, dan tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5 persen.

Asumsi lainnya adalah nilai tukar rupiah Rp 13.900 per dollar AS, harga minyak mentah 50 dollar AS per barrel, lifting minyak 630.000 per barrel per hari, serta lifting gas 1,15 juta per barrel per hari setara minyak.

Dalam kesepakatan antara pemerintah dan DPR, kata Bambang, pendapatan negara ditetapkan Rp 1.822,5 triliun.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pendapatan itu terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 273,8 triliun.

Untuk belanja negara, totalnya Rp 2.095,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp 784,1 triliun, belanja non-kementerian/lembaga Rp 541,4 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,2 triliun.

"Dana desanya sebesar Rp 47 triliun sehingga terjadi defisit anggaran Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB kita," ucap Bambang.

Dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian ataupun lembaga, khususnya yang akan belanja modal dalam bentuk belanja infrastruktur, harus menyelenggarakan sejak saat ini. Tujuannya mempercepat realisasi program dan serapan anggaran.

Ada empat kementerian yang didorong segera melakukan lelang, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Mereka diminta segera melakukan lelang. DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) diperkirakan selesai awal Desember. Maka setelah DIPA, setelah lelang dilakukan, segera lakukan kontrak dengan pihak ketiga yang akan menjadi pelaksana dari proyek infrastruktur tersebut," kata Bambang.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Masyarakat Antusias, Wapres: Ajak Tetangga, Teman Supaya Cepat Divaksin Covid-19

Minta Masyarakat Antusias, Wapres: Ajak Tetangga, Teman Supaya Cepat Divaksin Covid-19

Nasional
Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Nasional
Polri: 13 Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Bantu Sembunyikan DPO Teroris Lainnya

Polri: 13 Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Bantu Sembunyikan DPO Teroris Lainnya

Nasional
Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Nasional
Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Nasional
Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Nasional
Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
5 Minggu Pasca Libur Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

5 Minggu Pasca Libur Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

Nasional
IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Nasional
MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Nasional
Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Nasional
Wapres Minta Pemda Tingkatkan Tracing hingga 10-30 Orang Per Kasus

Wapres Minta Pemda Tingkatkan Tracing hingga 10-30 Orang Per Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X