Ini 10 Kementerian dengan Anggaran Tertinggi dalam APBN 2016

Kompas.com - 02/11/2015, 20:09 WIB
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan perihal 10 kementerian dan lembaga yang mendapat anggaran terbesar dalam APBN 2016. Anggaran tersebut telah disetujui oleh DPR RI.

"Kami ingin menyampaikan daftar kementerian/lembaga yang mendapatkan pos belanja termasuk terbesar. Kami ambil 10 terbesar supaya clear," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Kesepuluh kementerian dan lembaga yang mendapat anggaran terbesar itu sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran Rp 104,1 triliun
2. Kementerian Pertahanan dengan Rp 99,5 triliun
3. Polri dengan Rp 73 triliun
4. Kementerian Kesehatan dengan Rp 63,5 triliun
5. Kementerian Agama dengan Rp 57,1 triliun
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rp 49,2 triliun
7. Kementerian Perhubungan dengan Rp 48,5 triliun
8. Kementerian Riset dan Teknologi dengan Rp 40,6 triliun
9. Kementerian Keuangan dengan Rp 39,3 triliun
10. Kementerian Pertanian dengan Rp 31,5 triliun.

Bambang menyebutkan, APBN 2016 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 4,7 persen, dan tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5 persen.

Asumsi lainnya adalah nilai tukar rupiah Rp 13.900 per dollar AS, harga minyak mentah 50 dollar AS per barrel, lifting minyak 630.000 per barrel per hari, serta lifting gas 1,15 juta per barrel per hari setara minyak.

Dalam kesepakatan antara pemerintah dan DPR, kata Bambang, pendapatan negara ditetapkan Rp 1.822,5 triliun.

Pendapatan itu terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 273,8 triliun.

Untuk belanja negara, totalnya Rp 2.095,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp 784,1 triliun, belanja non-kementerian/lembaga Rp 541,4 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,2 triliun.

"Dana desanya sebesar Rp 47 triliun sehingga terjadi defisit anggaran Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB kita," ucap Bambang.

Dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian ataupun lembaga, khususnya yang akan belanja modal dalam bentuk belanja infrastruktur, harus menyelenggarakan sejak saat ini. Tujuannya mempercepat realisasi program dan serapan anggaran.

Ada empat kementerian yang didorong segera melakukan lelang, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Mereka diminta segera melakukan lelang. DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) diperkirakan selesai awal Desember. Maka setelah DIPA, setelah lelang dilakukan, segera lakukan kontrak dengan pihak ketiga yang akan menjadi pelaksana dari proyek infrastruktur tersebut," kata Bambang.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X