Ini 10 Kementerian dengan Anggaran Tertinggi dalam APBN 2016

Kompas.com - 02/11/2015, 20:09 WIB
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan perihal 10 kementerian dan lembaga yang mendapat anggaran terbesar dalam APBN 2016. Anggaran tersebut telah disetujui oleh DPR RI.

"Kami ingin menyampaikan daftar kementerian/lembaga yang mendapatkan pos belanja termasuk terbesar. Kami ambil 10 terbesar supaya clear," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Kesepuluh kementerian dan lembaga yang mendapat anggaran terbesar itu sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran Rp 104,1 triliun
2. Kementerian Pertahanan dengan Rp 99,5 triliun
3. Polri dengan Rp 73 triliun
4. Kementerian Kesehatan dengan Rp 63,5 triliun
5. Kementerian Agama dengan Rp 57,1 triliun
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rp 49,2 triliun
7. Kementerian Perhubungan dengan Rp 48,5 triliun
8. Kementerian Riset dan Teknologi dengan Rp 40,6 triliun
9. Kementerian Keuangan dengan Rp 39,3 triliun
10. Kementerian Pertanian dengan Rp 31,5 triliun.

Bambang menyebutkan, APBN 2016 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 4,7 persen, dan tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5 persen.

Asumsi lainnya adalah nilai tukar rupiah Rp 13.900 per dollar AS, harga minyak mentah 50 dollar AS per barrel, lifting minyak 630.000 per barrel per hari, serta lifting gas 1,15 juta per barrel per hari setara minyak.

Dalam kesepakatan antara pemerintah dan DPR, kata Bambang, pendapatan negara ditetapkan Rp 1.822,5 triliun.

Pendapatan itu terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 273,8 triliun.

Untuk belanja negara, totalnya Rp 2.095,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp 784,1 triliun, belanja non-kementerian/lembaga Rp 541,4 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,2 triliun.

"Dana desanya sebesar Rp 47 triliun sehingga terjadi defisit anggaran Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB kita," ucap Bambang.

Dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian ataupun lembaga, khususnya yang akan belanja modal dalam bentuk belanja infrastruktur, harus menyelenggarakan sejak saat ini. Tujuannya mempercepat realisasi program dan serapan anggaran.

Ada empat kementerian yang didorong segera melakukan lelang, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Mereka diminta segera melakukan lelang. DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) diperkirakan selesai awal Desember. Maka setelah DIPA, setelah lelang dilakukan, segera lakukan kontrak dengan pihak ketiga yang akan menjadi pelaksana dari proyek infrastruktur tersebut," kata Bambang.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X