Ini 10 Kementerian dengan Anggaran Tertinggi dalam APBN 2016

Kompas.com - 02/11/2015, 20:09 WIB
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan perihal 10 kementerian dan lembaga yang mendapat anggaran terbesar dalam APBN 2016. Anggaran tersebut telah disetujui oleh DPR RI.

"Kami ingin menyampaikan daftar kementerian/lembaga yang mendapatkan pos belanja termasuk terbesar. Kami ambil 10 terbesar supaya clear," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Kesepuluh kementerian dan lembaga yang mendapat anggaran terbesar itu sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran Rp 104,1 triliun
2. Kementerian Pertahanan dengan Rp 99,5 triliun
3. Polri dengan Rp 73 triliun
4. Kementerian Kesehatan dengan Rp 63,5 triliun
5. Kementerian Agama dengan Rp 57,1 triliun
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rp 49,2 triliun
7. Kementerian Perhubungan dengan Rp 48,5 triliun
8. Kementerian Riset dan Teknologi dengan Rp 40,6 triliun
9. Kementerian Keuangan dengan Rp 39,3 triliun
10. Kementerian Pertanian dengan Rp 31,5 triliun.

Bambang menyebutkan, APBN 2016 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 4,7 persen, dan tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5 persen.

Asumsi lainnya adalah nilai tukar rupiah Rp 13.900 per dollar AS, harga minyak mentah 50 dollar AS per barrel, lifting minyak 630.000 per barrel per hari, serta lifting gas 1,15 juta per barrel per hari setara minyak.

Dalam kesepakatan antara pemerintah dan DPR, kata Bambang, pendapatan negara ditetapkan Rp 1.822,5 triliun.

Pendapatan itu terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 273,8 triliun.

Untuk belanja negara, totalnya Rp 2.095,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp 784,1 triliun, belanja non-kementerian/lembaga Rp 541,4 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,2 triliun.

"Dana desanya sebesar Rp 47 triliun sehingga terjadi defisit anggaran Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB kita," ucap Bambang.

Dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian ataupun lembaga, khususnya yang akan belanja modal dalam bentuk belanja infrastruktur, harus menyelenggarakan sejak saat ini. Tujuannya mempercepat realisasi program dan serapan anggaran.

Ada empat kementerian yang didorong segera melakukan lelang, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Mereka diminta segera melakukan lelang. DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) diperkirakan selesai awal Desember. Maka setelah DIPA, setelah lelang dilakukan, segera lakukan kontrak dengan pihak ketiga yang akan menjadi pelaksana dari proyek infrastruktur tersebut," kata Bambang.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X