Kompas.com - 02/11/2015, 14:45 WIB
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, reformasi birokrasi berhasil jika pelayanan aparatur negara kepada masyarakat telah meningkat. Untuk itu, perlu adanya perubahan pola pikir pejabat negara, dari dilayani menjadi melayani.

"Pola pikir itu harus diubah dari priyayi menjadi pelayan. Serta bekerja, bekerja, dan bekerja untuk kesejahteraan bersama," kata Yuddy, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penandatanganan dan Pencanangan Zona Integritas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Hadir dalam kegiatan itu Ketua DPR Setya Novanto, Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Ketua BPK Harry Azhar, dan Ketua sementara KPK Taufiequrrahman Ruki.

Yuddy mengatakan, peningkatan pelayanan tersebut harus dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga, tak hanya DPR.

Selain itu, lanjut Yudi, kunci lain dari terwujudnya reformasi birokrasi adalah sistem tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah kini sedang mennggalakkan program penghematan anggaran. Sejumlah kebijakan pun telah dikucurkan untuk mewujudkannya, seperti larangan menggelar rapat di hotel, penghematan anggaran dinas serta anggaran sarana kerja.

"Selain itu dalam upaya pencegahan korupsi pemerintah juga telah mengeluarkan dua kebijakan yaitu Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta kewajibban melaporkan LHK Aparatur Sipil Negara (LHKASN)," ujarnya.

Khusus LHKASN, pemerintah sedang menyusun formulir yang lebih sederhana dari LHKPN yang diserahkan pejabat negara kepada KPK. Selanjutnya, LHKASN itu akan diserahkan kepada pimpinan kementerian dan lembaga masing-masing dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk promosi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Ketua BPK Harry Azhar mengapresiasi, langkah Setjen DPR yang menandatangi pakta zona integritas. Menurut dia, pakta tersebut dapat dijadikan rujukan sebagai upaya peningkatan dan pengawasan penggunaan anggaran.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pakta integritas itu merupakan produk hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh penghuni DPR. Ia menegaskan, pihaknya akan memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kinerja sistem birokrasi dan pelayanan

"Dengan penandatanganan ini, seluruh anggota DPR, kita patuh terhadap aturan, disiplin dan dukung produk hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi," kata Novanto.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.