Menurut Agung Laksono, Golkar Tidak Perlu Dapat Kursi Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono berpendapat, Golkar tidak perlu mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal itu dinilainya bukanlah prioritas utama.

"Kalau saya, sekarang tidak perlu. Tak menjadi prioritas. Jadi biarkanlah, kan sudah terbentuk kabinet ini," ujar Agung di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (1/11/2015) malam.

Menurut Agung, yang terpenting bagi Golkar saat ini adalah upaya penyatuan kepengurusan partai dan tidak perlu ada dua kubu Golkar. (baca: Kalla Ingatkan Golkar, jika Tidak Bersatu untuk Pilkada Maka Hanya Jadi "Ormas")

Baik kubu Agung maupun kubu Aburizal Bakrie sudah sama-sama setuju atas upaya islah meski belum final. Golkar saat ini sudah menyatakan untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla secara tulus.

Karakter dukungan Golkar, yakni loyal kritis. (baca: Agung Laksono: Saya dan Pak Ical Sepakat Dukung Pemerintah Jokowi)

"Itu artinya, dalam mengoreksi kebijakan yang kurang pro rakyat, ditujukan semata-mata demi memperbaiki keadaan. Tapi tidak untuk membuat kericuhan seperti yang bisa dibilang menggulingkan pemerintah," ujar Agung.

"Kami akan loyal kepada apa yang diputuskan. Tapi juga tidak membabibuta. Kita juga akan mengoreksi apabila dipandang perlu. Koreksi itu harus konstruktif dan membangun," tambah mantan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat itu.

Agung sebelumnya menjelaskan, sebelum Silaturahim Nasional, dia sudah bertemu dengan Aburizal di suatu tempat yang dimediasi kader senior Partai Golkar guna menyikapi putusan kasasi Mahkamah Agung.

Dari pertemuan tersebut, kedua kubu membuat beberapa kesepakatan. Menurut Agung, dia dan Aburizal sama-sama berpandangan bahwa perselisihan Partai Golkar harus segera diakhiri.

"Kami sepakat untuk sama-sama menyiapkan Munas Partai Golkar yang demokratis," kata Agung.