Kompas.com - 31/10/2015, 14:27 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mempertanyakan kinerja Menteri BUMN, Rini M Soemarno, dalam mengelola BUMN.

Pasalnya, BMUN bukannya menguntungkan, tetapi justru meminta tambahan penyertaan modal negara (PMN).

"BUMN ini seharusnya bukan jadi beban, tapi aset negara. Eh ini malah minta PMN. Misalnya, mereka menyerahkan deviden Rp 35 triliun, tapi kok justru minta tambahan PMN Rp 40 triliun?" kata Hendrawan saat diskusi bertajuk Catatan APBN 2016 di Jakarta, Sabtu (31/10/2015).

Anggota Komisi XI itu meminta Rini dapat membuktikan bahwa dirinya mampu mengelola BUMN dengan baik. Dengan begitu, ke depan BUMN dapat memberikan keuntungan kepada negara, bukan malah meminta suntikan modal tambahan.

"Kan katanya mantan di Astra. Pikir dong pakai teori ekonomi yang canggih. Bangun sinergitas antar BUMN," ujarnya.

Pengamat ekonomi Didik J Rachbini mengatakan, tambahan PMN untuk BUMN sebenarnya bukan barang haram. Namun, sebaiknya penambahan itu diberikan untuk BUMN yang ingin membangun proyek yang berkaitan dengan persoalan masyarakat banyak.

"Misalnya untuk membangun rel kereta api di Sumatera. Itu proyek urgen, bisa dikeluarkan," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif hanya  Untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif hanya Untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

Nasional
4 Fakta Covid-19 Subvarian Omicron BA.4.6

4 Fakta Covid-19 Subvarian Omicron BA.4.6

Nasional
Unjuk Keberanian Kapolri dari Awal sampai Akhir

Unjuk Keberanian Kapolri dari Awal sampai Akhir

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif | Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis

[POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif | Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis

Nasional
Soal Asesmen Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kesimpulan Kami Dia Tidak Butuh Perlindungan

Soal Asesmen Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kesimpulan Kami Dia Tidak Butuh Perlindungan

Nasional
Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Nasional
14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.