Kompas.com - 30/10/2015, 18:00 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

Berdasarkan kajian itu, tim studi gambut UGM merekomendasikan beberapa hal penting dan mendesak.

Antara lain, tindakan segera dalam kondisi darurat ini untuk pemadaman dan penanganan dampak serta untuk evakuasi dan penanganan korban, baik kesehatan maupun pendidikan bagi siswa di area terdampak.

Berikutnya penegakan hukum dan disinsentif ekonomi. Misalnya dengan memberikan hukuman administrasi termasuk mencabut izin perkebunan dan pembebanan biaya pemulihan lingkungan pada perusahaan.

Hal lain menggugat secara perdata untuk gugatan lingkungan hidup dan pidana untuk pertanggungjawaban pidana korporasi.

Tindakan pencegahan lain adalah penanganan secara sistematis jangka panjang dengan meninjau ulang dan menyempurnakan rencana induk pengembangan kawasan lahan gambut, penataan ulang atau pembenahan tata ruang lahan gambut, mengaudit saluran/kanal, dan menyempurnakan tata kelola tata air di lahan gambut.

Selain itu, mendesak untuk membuka data dan akses hasil pemantauan lingkungan di lahan gambut, yang sebenarnya tersebar di pelbagai instansi terkait.

Data gambut

Data tersebut berupa data kondisi dan sebaran gambut, kondisi dan sebaran air bawah tanah di lahan gambut, serta sebaran kanal dan kualitas lingkungan yang seharusnya terpantau oleh institusi yang memanfaatkan lahan gambut selama bertahun-tahun.

Data perlu diintegrasikan dan diakumulasikan untuk menggambarkan kondisi permukaan dan bawah permukaan lahan gambut serta perubahannya sehingga dapat memprediksi risiko dan mengupayakan mitigasi yang tepat.

Di era serba digital ini, seharusnya data integrasi mudah dilakukan dan diakses secara real time, baik melalui situs web maupun media sosial.

Dengan demikian, data kunci berupa perubahan kelembaban gambut ataupun muka air tanah, profil dan ketebalan gambut, serta data yang berdampak langsung pada publik, seperti curah hujan, kualitas, dan suhu udara di kawasan lahan gambut, dapat dipantau langsung secara real time dari dash board melalui berbagai media sosial atau situs web pemerintah.

Dengan cara itu, semua pihak dapat dengan mudah ikut memantau berbagai gejala yang membahayakan sebelum bencana terjadi dan dapat segera diupayakan peringatan dini, mitigasi, ataupun pengurangan risiko secara tepat.

Sangat disayangkan bahwa kekuatan Indonesia sebagai masyarakat digital, dengan jumlah telepon pintar melampaui jumlah penduduk di beberapa lokasi yang berpotensi kebakaran lahan, ternyata belum dapat memanfaatkan kekuatan ini hanya karena sistem pemantauan dan peringatan dini gambut belum terbentuk dengan dukungan data terintegrasi.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Bharada E Ditekan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Pengacara: Tipikal Pasukan Brimob, Cuma Jalankan Perintah

Sebut Bharada E Ditekan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Pengacara: Tipikal Pasukan Brimob, Cuma Jalankan Perintah

Nasional
Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Nasional
Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Nasional
Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Nasional
Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Nasional
Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Nasional
Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Nasional
Deolipa Duga Ada Sosok 'Jenderal' di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Deolipa Duga Ada Sosok "Jenderal" di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Nasional
Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Nasional
Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

Nasional
Tugas dan Wewenang Provos Polri

Tugas dan Wewenang Provos Polri

Nasional
Tugas dan Wewenang LPSK

Tugas dan Wewenang LPSK

Nasional
Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.