Menaker: Banyak Informasi Sesat soal PP Pengupahan

Kompas.com - 29/10/2015, 15:16 WIB
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri Icha RastikaMenteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengungkapkan, sejumlah informasi terkait peraturan pemerintah tentang pengupahan banyak yang disalahartikan. Penyimpangan informasi ini dinilainya upaya agar buruh turun ke jalan menuntut pencabutan peraturan pemerintah itu.

"Saya minta teman-teman buruh hati-hati terhadap informasi yang berkembang soal PP Pengupahan. Banyak penyesatan informasi baik di lapangan maupun di media sosial", kata dia dalam siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (29/10/2015).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut memaparkan, ada enam contoh penyesatan informasi soal PP Pengupahan. Pertama, upah buruh dikatakan hanya akan naik 5 tahun sekali.

"Itu jelas tidak benar. Dengan sistem formula dalam PP Pengupahan, upah buruh dipastikan naik setiap tahun, bukan setiap 5 tahun. Tidak perlu demo dan tidak perlu ramai-ramai yang melelahkan bagi semua," kata dia,

Kedua, terkait buruh yang bertugas dalam serikat pekerja upahnya tidak dibayarkan. "Hal ini juga tidak benar. Buruh yang menjalankan tugas serikat pekerja tetap harus dibayar upahnya," kata dia.

Ketiga, formula pengupahan dikatakan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, maka perhitungan upah tidak memperhitungkan KHL dan kenaikannya tidak akan lebih dari 10 persen.

"Ini juga tidak benar, karena upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan sudah mencerminkan KHL dan untuk tahun 2016 saja kenaikan upah minimum akan mencapai 11,5 persen," kata Hanif.

Keempat, struktur dan skala upah dikatakan tidak mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan maupun produktivitas. Menurut Hanif, informasi ini tidak benar karena dalam PP Pengupahan justru mewajibkan perusahaan untuk membuat dan menerapkan struktur dan skala upah.

"Dalam perkara inilah sebenarnya serikat pekerja harus berunding lebih baik dengan pengusaha di forum bipartit, bukan di jalanan," kata Hanif.

Kelima, perlindungan terhadap buruh disebutkan ditiadakan. Dia menyatakan, dalam PP Pengupahan masalah perlindungan upah justru ada penegasan soal sanksi yang mengacu pada UU 13/2003 dan ditambah sanksi administratif, termasuk penghentian sebagian atau seluruh proses produksi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Akui Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Timbulkan Kontroversi

Mendagri Akui Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Timbulkan Kontroversi

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

Nasional
Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tenaga Medis Pasien Covid-19 akan Difasilitasi Swab Test Gratis

Tenaga Medis Pasien Covid-19 akan Difasilitasi Swab Test Gratis

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Kemkominfo Himbau Masyarakat Ingat 3M

Cegah Penularan Covid-19, Kemkominfo Himbau Masyarakat Ingat 3M

Nasional
JK: Stok Darah di PMI Menurun hingga 50 Persen

JK: Stok Darah di PMI Menurun hingga 50 Persen

Nasional
Doni Monardo: Yang Tak Bisa Dihindari dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

Doni Monardo: Yang Tak Bisa Dihindari dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

Nasional
JK Minta Masyarakat Tak Takut Donasikan Darah di Tengah Pandemi

JK Minta Masyarakat Tak Takut Donasikan Darah di Tengah Pandemi

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Bencana Hidrometeorologi Melanda Sukabumi, Bogor, hingga Singkawang

Bencana Hidrometeorologi Melanda Sukabumi, Bogor, hingga Singkawang

Nasional
UPDATE 22 September: 4.156 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 22 September: 4.156 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Kemenkes Rekomendasikan Tiga Jenis Masker untuk Masyarakat

Kemenkes Rekomendasikan Tiga Jenis Masker untuk Masyarakat

Nasional
Wapres: Dosen Harus Keluar dari Gaya Konvensional dalam Pembelajaran Daring

Wapres: Dosen Harus Keluar dari Gaya Konvensional dalam Pembelajaran Daring

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kasus Aktif dan Kematian akibat Covid-19 Turun dalam Sepekan Terakhir

Doni Monardo Sebut Persentase Kasus Aktif dan Kematian akibat Covid-19 Turun dalam Sepekan Terakhir

Nasional
IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X