Survei LSI: PDI-P dan Nasdem Penyebab Merosotnya Citra Partai Pendukung

Kompas.com - 29/10/2015, 14:32 WIB
KOMPAS.com/Indra Akuntono Dari kiri ke kanan: Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Puan Maharani dan Bakal calon presiden dari PDI-P Joko Widodo, Rabu (14/5/2014). Ketiga partai ini mendeklarasikan dukungan di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Selatan, untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2014.

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasdem dinilai sebagai penyebab merosotnya citra partai pendukung pemerintah. Hal ini merupakan salah satu temuan dari survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Peneliti LSI, Dewi Arum, mengungkapkan, ada sekitar 56 persen responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi di bidang politik. Ketidakpuasan itu muncul karena banyak kegaduhan di internal kabinet maupun kegaduhan antara Istana dan partai pendukungnya pada tahun pertama Jokowi menjadi Presiden.

Citra partai pendukung pemerintah, kata Dewi, makin merosot ketika ada politisi Partai Nasdem yang terjerat kasus suap dana bansos yang melibatkan Gubernur nonaktif Sumatera Gatot Pujo Nugroho. Kasus korupsi itu menjerat Sekjen Nasdem (sekarang mantan) Patrice Rio Capella dan OC Kaligis selaku Dewan Penasihat Partai Nasdem.

"Selain Nasdem, PDI-P juga melakukan blunder karena dipandang sebagai partai yang getol ingin merevisi UU KPK," ucap Dewi di Gedung LSI, Jakarta, Kamis (29/10/2015).


Ia melanjutkan, survei LSI juga menemukan bahwa mayoritas responden tidak puas terhadap kinerja satu satu tahun pemerintahan Jokowi. Kepuasan responden di bidang ekonomi hanya 29,79 persen, bidang hukum 47,22 persen, dan bidang sosial 48,39 persen.

Karena rendahnya nilai kinerja pemerintah, muncul usulan dari agar Jokowi menunjuk seorang menteri utama untuk menyinkronkan komunikasi antar-lembaga dan percepatan realisasi program kerja. Keberadaan menteri utama diyakini mampu meningkatkan kinerja pemerintah pada tahun selanjutnya. (Baca: Survei LSI: Jokowi Perlu Menteri Utama agar Pemerintahan Kuat)

Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 25-27 Oktober 2015 dengan metode multistage random sampling terhadap 600 responden. Margin of error survei ini diklaim sekitar 4 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi dengan biaya internal dan dilengkapi penelitian kuantitatif dengan metode analisis media, forum diskusi, serta wawancara mendalam.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorFidel Ali
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X