Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: PDI-P dan Nasdem Penyebab Merosotnya Citra Partai Pendukung

Kompas.com - 29/10/2015, 14:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasdem dinilai sebagai penyebab merosotnya citra partai pendukung pemerintah. Hal ini merupakan salah satu temuan dari survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Peneliti LSI, Dewi Arum, mengungkapkan, ada sekitar 56 persen responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi di bidang politik. Ketidakpuasan itu muncul karena banyak kegaduhan di internal kabinet maupun kegaduhan antara Istana dan partai pendukungnya pada tahun pertama Jokowi menjadi Presiden.

Citra partai pendukung pemerintah, kata Dewi, makin merosot ketika ada politisi Partai Nasdem yang terjerat kasus suap dana bansos yang melibatkan Gubernur nonaktif Sumatera Gatot Pujo Nugroho. Kasus korupsi itu menjerat Sekjen Nasdem (sekarang mantan) Patrice Rio Capella dan OC Kaligis selaku Dewan Penasihat Partai Nasdem.

"Selain Nasdem, PDI-P juga melakukan blunder karena dipandang sebagai partai yang getol ingin merevisi UU KPK," ucap Dewi di Gedung LSI, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Ia melanjutkan, survei LSI juga menemukan bahwa mayoritas responden tidak puas terhadap kinerja satu satu tahun pemerintahan Jokowi. Kepuasan responden di bidang ekonomi hanya 29,79 persen, bidang hukum 47,22 persen, dan bidang sosial 48,39 persen.

Karena rendahnya nilai kinerja pemerintah, muncul usulan dari agar Jokowi menunjuk seorang menteri utama untuk menyinkronkan komunikasi antar-lembaga dan percepatan realisasi program kerja. Keberadaan menteri utama diyakini mampu meningkatkan kinerja pemerintah pada tahun selanjutnya. (Baca: Survei LSI: Jokowi Perlu Menteri Utama agar Pemerintahan Kuat)

Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 25-27 Oktober 2015 dengan metode multistage random sampling terhadap 600 responden. Margin of error survei ini diklaim sekitar 4 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi dengan biaya internal dan dilengkapi penelitian kuantitatif dengan metode analisis media, forum diskusi, serta wawancara mendalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com