Survei LSI: PDI-P dan Nasdem Penyebab Merosotnya Citra Partai Pendukung

Kompas.com - 29/10/2015, 14:32 WIB
Dari kiri ke kanan: Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Puan Maharani dan Bakal calon presiden dari PDI-P Joko Widodo, Rabu (14/5/2014). Ketiga partai ini mendeklarasikan dukungan di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Selatan, untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2014. KOMPAS.com/Indra AkuntonoDari kiri ke kanan: Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Puan Maharani dan Bakal calon presiden dari PDI-P Joko Widodo, Rabu (14/5/2014). Ketiga partai ini mendeklarasikan dukungan di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Selatan, untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2014.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasdem dinilai sebagai penyebab merosotnya citra partai pendukung pemerintah. Hal ini merupakan salah satu temuan dari survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Peneliti LSI, Dewi Arum, mengungkapkan, ada sekitar 56 persen responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi di bidang politik. Ketidakpuasan itu muncul karena banyak kegaduhan di internal kabinet maupun kegaduhan antara Istana dan partai pendukungnya pada tahun pertama Jokowi menjadi Presiden.

Citra partai pendukung pemerintah, kata Dewi, makin merosot ketika ada politisi Partai Nasdem yang terjerat kasus suap dana bansos yang melibatkan Gubernur nonaktif Sumatera Gatot Pujo Nugroho. Kasus korupsi itu menjerat Sekjen Nasdem (sekarang mantan) Patrice Rio Capella dan OC Kaligis selaku Dewan Penasihat Partai Nasdem.

"Selain Nasdem, PDI-P juga melakukan blunder karena dipandang sebagai partai yang getol ingin merevisi UU KPK," ucap Dewi di Gedung LSI, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Ia melanjutkan, survei LSI juga menemukan bahwa mayoritas responden tidak puas terhadap kinerja satu satu tahun pemerintahan Jokowi. Kepuasan responden di bidang ekonomi hanya 29,79 persen, bidang hukum 47,22 persen, dan bidang sosial 48,39 persen.

Karena rendahnya nilai kinerja pemerintah, muncul usulan dari agar Jokowi menunjuk seorang menteri utama untuk menyinkronkan komunikasi antar-lembaga dan percepatan realisasi program kerja. Keberadaan menteri utama diyakini mampu meningkatkan kinerja pemerintah pada tahun selanjutnya. (Baca: Survei LSI: Jokowi Perlu Menteri Utama agar Pemerintahan Kuat)

Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 25-27 Oktober 2015 dengan metode multistage random sampling terhadap 600 responden. Margin of error survei ini diklaim sekitar 4 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi dengan biaya internal dan dilengkapi penelitian kuantitatif dengan metode analisis media, forum diskusi, serta wawancara mendalam.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X