Survei LSI: Jokowi Perlu Menteri Utama Agar Pemerintahan Kuat

Kompas.com - 29/10/2015, 14:07 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kompas/Wisnu WidiantoroPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dianggap memerlukan menteri utama untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya. Hal itu merujuk pada survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini.

Peneliti LSI, Dewi Arum menjelaskan, keberadaan menteri utama dianggap penting karena kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi mendapat nilai rendah dan tidak memuaskan. Keberadaan menteri utama dipercaya dapat memudahkan Jokowi dalam berkomunikasi dengan lembaga lain, mensinkronkan dan mempercepat realisasi program kerjanya.

Ia mengungkapkan, dari hasil survei LSI ditemukan bahwa mayoritas responden tidak puas terhadap kinerja satu satu tahun pemerintahan Jokowi. Kepuasan responden di bidang ekonomi hanya 29,79 persen, bidang hukum 47,22 persen, bidang politik 43,75 persen, dan bidang sosial 48,39 persen.

"Merosotnya kepuasan pada pemerintahan Jokowi membuat publik merasa perlu penguatan pemerintahan salah satunya dengan keberadaan menteri utama," kata Dewi, di Gedung LSI, Jakarta, Kamis (29/10/2015).


Alasan lain yang ditemukan LSI terkait perlunya keberadaan menteri utama adalah untuk memperbaiki citra partai politik pendukung pemerintah, meningkatkan soliditas di internal kabinet, dan bereaksi cepat saat menghadapi bencana besar seperti kabut asap di Sumatera dan Kalimantan.

Responden yang mendukung adanya menteri utama dalam kabinet mencapai 69 persen. Dalam survei tersebut juga ditemukan empat figur yang paling banyak diusulkan responden untuk menjadi menteri utama.

Mereka adalah Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (52,3 persen), Wapres Jusuf Kalla (14,3 persen), Menteri BUMN Rini Soemarno (9,8 persen), dan Menko Maritim Rizal Ramli (8,7 persen). Sedangkan nama lainnya hanya diusulkan tidak lebih dari 3 persen responden.

"Wacana ini memang menjadi perdebatan, namun survei menunjukkan bahwa publik menyetujui jika keberadaan menteri utama dilegalkan Jokowi," ucap Dewi.

Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 25-27 Oktober 2015 dengan metode multistage random sampling terhadap 600 responden. Margin of error survei ini diklaim sekitar 4 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi dengan biaya internal dan dilengkapi penelitian kuantitatif dengan metode analisis media, forum diskusi, serta wawancara mendalam.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Bamsoet Candai Ma'ruf Amin yang Tak Pakai Sarung saat Pelantikan...

Saat Bamsoet Candai Ma'ruf Amin yang Tak Pakai Sarung saat Pelantikan...

Nasional
Hari Pertama Menjabat Wapres, Ma'ruf Terima Kunjungan 3 Tamu Negara

Hari Pertama Menjabat Wapres, Ma'ruf Terima Kunjungan 3 Tamu Negara

Nasional
Airlangga Instruksikan Kader Golkar Kawal 5 Program Utama Jokowi

Airlangga Instruksikan Kader Golkar Kawal 5 Program Utama Jokowi

Nasional
DPC PDI-P Solo Calonkan Orang Lain, Gibran Maju Lewat DPD atau DPP

DPC PDI-P Solo Calonkan Orang Lain, Gibran Maju Lewat DPD atau DPP

Nasional
Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Nasional
Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Nasional
Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Nasional
Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Nasional
Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Nasional
Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Nasional
Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Nasional
Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Nasional
Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Nasional
Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Nasional
Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X