Survei LSI: Jokowi Perlu Menteri Utama Agar Pemerintahan Kuat

Kompas.com - 29/10/2015, 14:07 WIB
Kompas/Wisnu Widiantoro Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dianggap memerlukan menteri utama untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya. Hal itu merujuk pada survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini.

Peneliti LSI, Dewi Arum menjelaskan, keberadaan menteri utama dianggap penting karena kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi mendapat nilai rendah dan tidak memuaskan. Keberadaan menteri utama dipercaya dapat memudahkan Jokowi dalam berkomunikasi dengan lembaga lain, mensinkronkan dan mempercepat realisasi program kerjanya.

Ia mengungkapkan, dari hasil survei LSI ditemukan bahwa mayoritas responden tidak puas terhadap kinerja satu satu tahun pemerintahan Jokowi. Kepuasan responden di bidang ekonomi hanya 29,79 persen, bidang hukum 47,22 persen, bidang politik 43,75 persen, dan bidang sosial 48,39 persen.

"Merosotnya kepuasan pada pemerintahan Jokowi membuat publik merasa perlu penguatan pemerintahan salah satunya dengan keberadaan menteri utama," kata Dewi, di Gedung LSI, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Alasan lain yang ditemukan LSI terkait perlunya keberadaan menteri utama adalah untuk memperbaiki citra partai politik pendukung pemerintah, meningkatkan soliditas di internal kabinet, dan bereaksi cepat saat menghadapi bencana besar seperti kabut asap di Sumatera dan Kalimantan.

Responden yang mendukung adanya menteri utama dalam kabinet mencapai 69 persen. Dalam survei tersebut juga ditemukan empat figur yang paling banyak diusulkan responden untuk menjadi menteri utama.

Mereka adalah Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (52,3 persen), Wapres Jusuf Kalla (14,3 persen), Menteri BUMN Rini Soemarno (9,8 persen), dan Menko Maritim Rizal Ramli (8,7 persen). Sedangkan nama lainnya hanya diusulkan tidak lebih dari 3 persen responden.

"Wacana ini memang menjadi perdebatan, namun survei menunjukkan bahwa publik menyetujui jika keberadaan menteri utama dilegalkan Jokowi," ucap Dewi.

Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 25-27 Oktober 2015 dengan metode multistage random sampling terhadap 600 responden. Margin of error survei ini diklaim sekitar 4 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi dengan biaya internal dan dilengkapi penelitian kuantitatif dengan metode analisis media, forum diskusi, serta wawancara mendalam.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorFidel Ali
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X