Kompas.com - 29/10/2015, 13:44 WIB
Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana. Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Muhnur Satyahaprabu. fabian/kompas.comManajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana. Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Muhnur Satyahaprabu.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyayangkan sikap Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti terkait tuntutan membuka identitas perusahaan pembakar hutan dan lahan di Indonesia.

Sebelumnya, Badrodin mengatakan, pihaknya tengah pikir-pikir apakah perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembakar hutan dibuka luas ke publik atau tidak.

Walhi berpendapat, keraguan itu malah membuat penegakan hukum tak efektif.

"Pilihan pemerintah untuk menyembunyikan tersangka dari korporasi, sama saja membuat proses penegakan hukum tidak efektif," ujar Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Muhnur Satyahaprabu kepada Kompas.com, Kamis (29/10/2015).

Muhnur menambahkan, efek jera dalam setiap penegakan hukum sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, publik berhak mengetahui siapa perusahaan yang diduga membakar hutan sehingga asapnya berdampak buruk bagi masyarakat.

"Hukuman pasar atas penegakan hukum itu lebih efektif," lanjut Muhnur.

Jika penegak hukum ragu-ragu mengungkap nama perusahaan tersangka pembakaran hutan, Muhnur menyebut, pemerintah sama saja melegalisasi praktik pidana perusahaan itu. Alasan ekonomi itu pun dianggap seakan-akan memberikan 'subsidi' bagi korporasi.

"Perlu diketahui, keuntungan perusahaan itu untuk negara jelas tidak sepadan atas apa yang mereka lakukan dengan membakar hutan dan lahan," lanjut dia.

Diberitakan, Badrodin akan mempertimbangkan usulan pegiat lingkungan hidup untuk membuka ke publik perusahaan tersangka pembakar hutan dan lahan di Indonesia.

"Harus dihitung dampak positif dan negatifnya dulu," ujar Badrodin kepada Kompas.com saat meninjau Puskesmas Putri Ayu, Jambi, Selasa (27/10/2015).

Sebab, menurut Badrodin, yang harus turut dipikirkan jangan hanya soal penegakan hukum saja agar perusahaan-perusahaan itu jera, namun harus dipikirkan juga dampaknya ke ekonomi nasional.

"Bisa saja kita ungkap, produk perusahaannya lalu diboikot (masyarakat) dan perusahaannya bangkrut, ekonomi nasional jadi terganggu," ujar Badrodin.

Sejauh ini, Badrodin masih mengeluarkan kebijakan untuk menyebut inisial tersangka dari perusahaan. Namun, dia juga belum dapat memastikan apakah akan mengungkap nama perusahaan secara jelas atau tidak.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terawan Suntikan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Terawan Suntikan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Nasional
Polri: Terduga Teroris yang Ditembak Mati di Makassar Adalah Eks Napi Teroris

Polri: Terduga Teroris yang Ditembak Mati di Makassar Adalah Eks Napi Teroris

Nasional
Pelajar Tewas Ditembak KKB di Kabupaten Puncak Papua

Pelajar Tewas Ditembak KKB di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
BPOM Sudah Selesai Menilai Vaksin Nusantara, Tak Akan Beri Perhatian Lagi

BPOM Sudah Selesai Menilai Vaksin Nusantara, Tak Akan Beri Perhatian Lagi

Nasional
Polri: Seorang Terduga Teroris di Makassar Ditembak Mati karena Acungkan Pedang

Polri: Seorang Terduga Teroris di Makassar Ditembak Mati karena Acungkan Pedang

Nasional
Bertemu Golkar dan PKS, PPP Akui Persiapan Jelang 2024

Bertemu Golkar dan PKS, PPP Akui Persiapan Jelang 2024

Nasional
Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Nasional
Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Nasional
Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Nasional
Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Nasional
BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

Nasional
Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X