JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama satu tahun ini masih memiliki catatan. Sebanyak 11 sektor yang disurvei Founding Father's House (FFH), empat sektor yakni ekonomi, politik, hukum, dan pertanian masih belum memenuhi harapan publik.
"Dari sebelas yang kita survei, memang masih banyak ada yang jauh dari harapan dalam satu tahun ini. Masih belum memuaskan," ujar peneliti senior FFH Dian Permata dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (27/10/2015).
Sektor yang dianggap tidak memuaskan adalah pertanian, politik, keamanan, hukum, ekonomi, infrastruktur, luar negeri, olah raga dan kepemudaan, serta pelayanan publik. Sektor ekonomi mencatatkan angka paling tinggi akan ketidakpuasan.
Sebanyak 43,5 persen tidak puas, 9 persen sangat tidak puas, 27,8 persen puas, 2,5 persen sangat puas, dan 17,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
"Masyarakat yang menyatakan tidak puas terutama yang terkait langsung dengan masalah perut terutama masalah kebutuhan pokok. Kalau masalah dollar, lebih banyak disinggung oleh kalangan menengah ke atas," ucap Dian.
Sektor lainnya yang juga dipandang negatif adalah sektor hukum. Di bidang hukum, sebanyak 35 persen responden tidak puas, 3 persen sangat tidak puas, 32 persen puas, 2 persen sangat puas, dan 28 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Lainnya, yakni sektor pertanian yang juga mengkhawatirkan.
Sebanyak 34,8 persen tidak puas, 3,8 persen sangat tidak puas, 32,3 persen puas, 1,5 persen sangat puas, dan 27,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
"Ada pembangunan waduk, tapi itu masih belum dirasakan masyarakat. Ada juga pengadaan pupuk murah tapi ternyata disejumlah titik ditemukan pupuk menghilang dari peredaran atau jika pun ada, harganya sangat mahal," kata dia.
Sementara di bidang politik, sebanyak 33,8 persen tidak puas, 3,3 persen sangat tidak puas, 26,8 persen puas, 2 persen responden sangat tidak puas, dan 27 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
"Untuk sektor politik, yang ditangkap publik itu adalah kegaduhan. Baik kegaduhan antar institusi seperti DPR-pemerintah, KIH-KMP, Polri-KPK, juga termasuk di dalam kabinet sendiri," ucap Dian.
Belum sampai 50 persen
